Menteri BUMN Sebut Jiwasraya Bakal Terbitkan Surat Utang

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso menilai, restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) perlu segera dilakukan.

"Restrukturisasi itu artinya luas. Mempunyai capital base untuk itu lebih besar, memiliki kostumer lebih besar dan lebih efisien," kata Wimboh saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta (29/1/2019).

Wimboh mengungkapkan, dalam kasus Jiwasraya memang terjadi salah kaprah (missmatch) dalam jangka pendek.

Ini menurut Wimboh, biasa terjadi di lembaga jasa keuangan. Untuk alasan ini, OJK dan Kementerian BUMN masih mencari cara untuk menemukan jalan keluar dari kasus gagal bayar yang menimpa Jiwasraya. 

Agar proses berjalan lancar, diharapkan sebagian besar pemegang polis JS Saving Plan melakukan perpanjangan atau roll over. Sebab saat ini perusahaan tidak akan mampu membayar polis yang jatuh tempo dalam waktu bersamaan.

"Asuransi sesehat apapun kalau di-redeem pasti akan berat. Ini sudah diinvestasikan di jangka panjang atau aset, sehingga tidak bisa di-redeem segera," ujar dia. 

Dia menyebutkan, diperlukan restrukturisasi menyeluruh agar pemegang polis produk JS Saving Plan berminat melakukan perpanjangan.

"Sementara saya rasa disiapkan dananya. Tapi sebenarnya yang lebih penting itu kita restruktur dengan insentif sehingga nanti kita harapkan sebagian besar bisa diperpanjang sehingga nanti likuiditas bisa terjaga," ujar dia.

Sementara itu, untuk penanganan dalam jangka panjang masih diperlukan beberapa kiat khusus yang harus dibicarakan dengan Kementerian BUMN.

"Jangka panjang tentu ada kiat yang harus dilakukan. Kita sedang tunggu, manajemen pemilik untuk mengatasi bisnis Jiwasraya jangka panjang," kata dia.

Wimboh juga mengungkapkan kemungkinan ada investor yang akan menyuntikan dananya pada Jiwasraya. Namun, hal tersebut masih dalam proses pengkajian.

"Tentunya semua masih dikaji oleh kementerian," ujar dia.