Sri Mulyani: RI Perlu Menteri Perempuan agar Belanja Pemerintah Baik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memaparkan, belanja pemerintah sepanjang 2018 yang mencatatkan kinerja positif.

Dia menuturkan, hal ini tak lepas dari peran menteri-menteri perempuan dalam pemerintahan Jokowi-JK. 

"Belanja tahun lalu relatif baik. Mungkin perlu menteri perempuan karena kita bisa belanja dengan baik," ujar Sri Mulyani di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Sri Mulyani merinci, sepanjang tahun lalu belanja pemerintah tercatat sebesar Rp 1.444,4 triliun atau 99,3 persen dari target APBN 2018 dan tumbuh 14,2 persen dari tahun sebelumnya. Belanja K/L mencapai Rp 836,2 triliun atau 98,7 persen dari target APBN dan tumbuh 9,3 persen dari tahun sebelumnya. 

Belanja non K/L mencapai Rp 608,2 triliun atau 100,2 persen dari target APBN dan tumbuh 21,6 persen dari tahun sebelumnya. Transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 757,8 triliun atau 98,9 persen dari target APBN dan tumbuh 2,1 persen dari tahun sebelumnya. 

Transfer ke daerah Rp 697,8 triliun atau 98,8 persen dari target APBN dan tumbuh 2,3 dari tahun sebelumnya. Dana desa Rp 59,9 triliun atau 99,8 persen dari target APBN 2018 dan tumbuh 0,2 persen dari tahun sebelumnya.

Dengan angka-angka tersebut, pemerintah berhasil menekan defisit anggaran menjadi Rp 259,9 triliun atau sebesar 1,76 persen terhadap PDB di dalam APBN 2018.

Defisit anggaran tersebut jauh lebih rendah dibanding batas yang ditetapkan sesuai UU APBN 2018, yang senilai Rp 325,9 triliun atau setara dengan 2,19 persen dari PDB. 

"2018 kita tutup dengan defisit jauh lebih kecil. Primary balance mendekati 0. Ini memperlihatkan kinerja APBN 2018 sangat positif dan dikelola dengan sangat bertanggung jawab," ujar dia.

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com