Persiapan Pemerintah Sebelum Lantik Walikota Jadi Kepala BP Batam

Jembatan Barelang Dari Udara — Foto udara pemandangan dari jembatan Barelang di Batam, Kepulauan Riau, Senin (7/5). Enam buah jembatan megah ini merupakan proyek vital sebagai penghubung jalur Trans Barelang yang membentang sepanjang 54 kilometer. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Liputan6.com, Batam - Pemerintah telah memutuskan untuk melebur kepemimpinan Badan Pengelola Batam (BP Batam) dengan Pemerintah Kota Batam dan menjadikan Walikota Batam sebagai ex officio BP Batam.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan, masih banyak hal yang harus dipersiapkan untuk meresmikan ex officio tersebut.

"Ini proses. yang paling penting harus dipahami, tidak hanya sekadar bagaimana Walikota nanti langsung merangkap sebagai BP Batam. Justru yang penting adalah bagaimana keseluruhan aspek-aspek operasional," kata dia saat ditemui di Mal Pelayanan Publik Batam, Batam, Jumat (1/2/2019).

Dia menjelaskan, banyak hal-hal teknis antara Pemkot dan BP Batam yang perlu dibahas sebelum digabungkan. Meski sebetulnya tugas dan fungsi keduanya tidak jauh berbeda tapi masih tetap merupakan lembaga yang terpisah.

"Teknisnya harus menyesuaikan dengan itu. Tidak terlalu berbeda sebenarnya, karena sekarang existing yang ada kelembagaannya masih ada 2," ujar dia.

Kendati demikian, dia menegaskan hal-hal yang menyangkut izin investasi akan tetap diprioritaskan tanpa terpengaruh proses peleburan kepemimpinan tersebut.

"Operasionalnya sudah di depan mata, main plan, investasi yang sekarang," ujar dia.

Dia menambahkan, hal selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah menyelaraskan tugas Walikota Batam sebagai kepala daerah dan juga pemimpin BP Batam. Dipastikan harus ada yang mengisi jabatan sebagai wakil kepala di BP Batam.

"Mendesain bagaimana idealnya Batam yang existing sekarang nanti walikotanya rangkap BP Batam. Contoh nanti kita coba bikin struktur wakil kepala, itu masih kita kaji terus nanti karena operasionalnya pak walikota nanti pasti akan banyak kesibukan juga mengelola administrasi pemerintahan di sini. Itu pemikiran-pemikiran yang memang harus kita siapkan dari awal," ujar dia.

Dia menegaskan, pihaknya akan berusaha menyelesaikan hal-hal tersebut secepat mungkin. Namun, dia tidak dapat memastikan pelantikan Walikota Batam sebagai pemimpin BP Batam.

"Kami janji akan kami kebut tapi tetap harus perlu waktu untuk pembahasan. Kita akan menyiapkan bagaimana desain yang ideal untuk Batam. Ini dalam rangka tiap minggu ke sini (Batam) bahas itu terus," ujar dia.

Dia juga menyebutkan, tidak akan berpatokan pada pemilihan presiden (Pilpres) yang jatuh pada April nanti.

"Kita tidak pernah mempertimbangkan apakah sesudah atau sebelum (pilpres selesainya). Kami yang penting kerja keras, kami kejar terus penyelesaiannya," ujar dia.

2 dari 2 halaman

Ombudsman: Peleburan BP Batam Timbulkan Banyak Risiko

Menikmati Pemandangan dan Pesona Jembatan Barelang di Batam — Plang nama yang berada di jembatan Barelang di Batam, Kepri (15/4). Jembatan ini menghubungkan sejumlah pulau yaitu Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sebelumnya, keputusan untuk meleburkan kepemimpinan Badan Pengelola Batam (BP Batam) dengan Pemerintah Kota Batam dan menjadikan Walikota Batam sebagai ex officio BP Batam mendapat perhatian dari beberapa pihak. Adanya peleburan tersebut akan membuat perubahan kebijakan yang telah ada.

Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida menyebutkan peleburan BP Batam tersebut memiliki banyak dampak dan risiko. "Risikonya apa ? itu yang harus dijawab," ujarnya pada Sabtu 22 Desember 2018.

Peleburan tersebut, lanjutnya, akan menimbukan beberapa gesekan. Sebab dengan adanya peleburan maka otomatis kebijakan-kebijakan yang sebelumnya telah dikeluarkan akan mengalami penyesuaian.

"Ini ada kepentingan apa, sepertinya terburu-burunya mengalihkan kepemimpinan BP Batam ke pejabat politik lokal. Saya kira akan menimbulkan goncangan," ujarnya.

Selain itu, dia menilai peleburan BP Batam ini mengandung unsur politik sehingga tujuan menjadikan Batam sebagai kawasan khusus dan pusat industri serta investasi tidak akan terwujud.

"Saya kira ini ada tarik ulur kepentingan poliitk sehingga tidak akan sehat. Itu akan sama dengan daerah-daerah lain, jangan berharap lagi Batam akan menjadi daerah khsusus," ujarnya.

Tidak hanya itu, iklim investasi pun dikhawatirkan akan terganggu. Terutama untuk investor yang sebelumnya telah melakukan komitmen dengan BP Batam.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memulangkan atau merepatriasi 695 nelayan berkewarganegaraan Vietnam dari Pangkalan PDSKP Batam.