Sukses

Adhi Karya Bidik Pertumbuhan Laba 100 Persen di 2019

Untuk kontrak baru di tahun ini, Adhi Karya menargetkan bisa melonjak 20 persen menjadi Rp 30 triliun.

Liputan6.com, Jakarta - PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menargetkan pertumbuhan laba 100 persen menjadi Rp 4 triliun pada tahun ini. Adapun keuntungan anggota holding badan usaha milik negara (BUMN) infrastruktur ini di tahun lalu di angka Rp 2 triliun.

Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto menjelaskan, target kenaikan laba seiring dengan peningkatan proyeksi-proyeksi revenue (pendapatan). Adapun pendapatan ADHI ditargetkan mencapai Rp 22 triliun. Angka itu meningkat sekitar 22,2 persen jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun lalu yang tercatat Rp 18 triliun.

"Labanya kami (2019) Rp 4 triliun, kalau di 2018 sekitar Rp 2 triliun. Lalu untuk revenue kami targetkan sekitar Rp 22 triliun, kalau 2018 revenue kami di Rp Rp 18 triliun," ungkapnya seperti ditulis Sabtu (2/2/2019).

Sementara itu, dia mengungkapkan, untuk kontrak baru tahun ini diharapkan melonjak sebesar 20 persen menjadi Rp 30 triliun dari Rp 25 triliun untuk realisasi di 2018.

"Kontrak-kontrak baru ADHI antara lain berasal dari sektor infrastruktur dan properti," ungkapnya.

Untuk mendanai pembangunan proyek-proyek 2019, Adhi Karya akan menggunakan kas internal dan eksternal. Untuk pendanaan eksternal, perusahaan berencana menerbitkan obligasi sebesar Rp 2 triliun melalui mekanisme penawaran umum berkelanjutan (PUB).

"Penerbitan PUB Rp 2 triliun dalam semester I atau II tahun ini," pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Pemerintah Lepas 51 Persen Saham Adhi Karya

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia secara resmi telah melepas 51 persen saham di PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Keputusan tersebut disepakati oleh para pemegang saham di Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto mengatakan, RUPSLB ini diselenggarakan atas permintaan pemegang saham perseroan berdasarkan surat Menteri BUMN RI No. S-825/MBU/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 perihal Permintaan Pelaksanaan RUPS Luar Biasa.

"Agenda RUPSLB hari ini adalah perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor Infrastruktur (Holding Infrastruktur)," tuturnya pada Jumat 1 Februari 2019. 

Pemerintah akan mengalihkan seluruh saham seri B atau setara 51 persen sebagai setoran modal pada PT Hutama Karya (Persero) Tbk.

"Pengalihan kepemilikan saham tersebut merupakan tindakan pemerintah yang akan dituangkan dalam suatu Peraturan Pemerintah," ujarnya.

Adapun sebagai informasi, setelah proses pengalihan saham ini tuntas, maka secara resmi PT Hutama Karya (Persero) akan menjadi Induk Usaha (Holding) BUMN di sektor infrastruktur.

Anggota Holding BUMN Infrastruktur bersama dengan Adhi Karya itu antara lain terdiri dari PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Yodya Karya Tbk, dan PT Indra Karya.