Biaya Jadi Kendala Pemberantasan Pencurian Minyak

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah berusaha memberantas aksi ‎pengeboran sumur minyak ilegal (illegal drilling) dengan membentuk satuan tugas (satgas) lintas instansi. Akan tetapi sampai saat ini tim tersebut belum bisa beroperasi karena terbentur biaya.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Djoko Siswanto mengatakan, pengeboran sumur ilegal merupakan salah satu masalah dalam sub sektor migas‎, yang saat ini masih menjadi tantangan bagi Pemerintah.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam amanah Undang-Undang nomor 22 tahun 2009  tentang Minyak dan Gas Bumi, telah diatur kegiatan hulu migas, yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Serta kegiatan hilir migas yang meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan niaga, yang tidak memiliki izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai tindakan pidana," kata Djoko, saat rapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/2/2019).

Namun, sampai saat ini masih didapati kegiatan ilegal dalam pengeboran sumur minyak, ‎adapun aksi tersebut terjadi di Kabupaten Aceh Timur,  Kabupaten Langkat, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Batanghari, Kabupaten‎ Sarolangun, Musi Banyuasin.

Selain itu, Banyuasin, serta Wilayah Kerja PT Pertamina EP Asset 4 di Kabupaten Blora, Bojonegoro dan Tuban.