Kementerian BUMN Anggap Tuntutan Pegawai Pos Indonesia Kurang Pas

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian BUMN menganggap tuntutan para pekerja PT Pos Indonesia (Persero) dianggap kurang pas. Hal ini dikarenakan persoalan kinerja direksi sudah menjadi agenda tahunan pemegang saham.

Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno yang membawahi Pos Indonesia mengatakan harusnya persoalan ini bisa diselesiakan secara internal.

"Kalau soal tuntutan ditampung dan sebenarnya kurang relevan disuarakan Serikat Pekerja. Kan Serikat Pekerja biasanya urusan kesejahteraan dan atau hak-hak karyawan," kata Harry saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu (6/2/2019).

Harry mengklaim, soal kesejahteraan dan hak-hak karyawan yang menjadi tuntutan sebelumnya, terutama soal pembayaran gaji, sudah diselesaikan perusahaan pada 4 Februari 2019.

"Makanya kita minta jangan ribut-ribut, lebih baik dibahas internal Direksi dengan Serikat Pekerja," tegas Harry.

Sebelumnya, Kementerian BUMN akhirnya menerima 11 orang sebagai perwakilan karyawan PT Pos Indonesia (Persero) yang melakukan aksi di depan kantor Menteri BUMN Rini Soemarno sejak pagi tadi.

Dalam pertemuan yang berjalan kurang lebih tiga jam tersebut, pekerja Pos Indonesia yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) menyampaikan beberapa tuntutan mulai dari evaluasi kinerja perusahaan hingga pencopotan Direktur Utama.

"Dari pertemuan tadi sudah kita terima, ini sebai bukti serius dari Kementerian BUMN dalam memperhatikan mereka. Dan kita sudah terima aspirasinya dan akan kita laporkan ke atasan," kata Kepala Bidang 1B Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Mahmud di Kementerian BUMN, Rabu (6/2/2019).