Menko Darmin Kumpulkan Pejabat dan Direksi BUMN Bahas Kemudahan Berusaha RI

Perdagangan Perdana Bursa 2019 — Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution memberi sambutan saat membuka perdagangan saham perdana 2019 di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (2/1). IHSG menguat 10,4 poin atau 0,16 persen ke 6.204 pada pembukaan perdagangan saham 2019. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengumpulkan pejabat pemerintahan dari kementerian dan lembaga (K/L) serta perwakilan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di kantornya, Rabu sore (6/2/2019).

Tujuannya untuk membahas ease of doing business (EoDB) atau kemudahan berusaha di Indonesia.

Beberapa pejabat yang merapat diantaranya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan, dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Tjahya Widayanti, serta Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi.

Kemudian disusul oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) Agus Susanto, dan Direktur Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Syofvi Felienty Roekman.

Seperti diketahui, Bank Dunia atau World Bank Group merilis laporan kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) 2019 dari 190 negara di dunia. Dalam laporan EoDB Bank Dunia itu disebutkan, Indonesia kini tercatat terus memperbaiki iklim berusahanya. Meski begitu, peringkat kemudahan berusaha RI turun dari posisi 72 ke 73.

Adapun jika dilihat berdasarkan EoDB Ranking 2019, posisi Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam di peringkat 69, Singapura diposisi 2, Malaysia diposisi 15, dan Thailand yang menempati posisi 27.

"Indonesia terus meningkatkan iklim usaha dan tengah berupaya mengurangi kesenjangan terhadap praktik terbaik global terkait meregulasi usaha kecil dan menengah (UMKM) domestik. Negara ini mengambil manfaat dari peningkatan keterbukaan terhadap investor global, keterampilan, dan teknologi agar Iebih bersaing di pasar global," ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Rodrigo A. Chaves dalam keterangan resmi Kamis 1 November 2018.

Darmin Nasution menyatakan meski posisi EoDB Indonesia turun satu peringkat, tapi secara score masih meningkat. Score EoDB 2019 tercatat sebesar 67,96 persen atau naik 1,42 persen bila dibandingkan pada EoDB 2018 yang tercatat sebesar 66,54 persen.

"Pertama saya sampaikan bahwa EoDB dilakukan setiap tahun. Tahun ini disebut 2019 supaya sama dulu pengertiannya. Dari 72 kita turun satu menjadi 73," kata Menko Darmin saat konferensi pers di Kantornya,Jakarta, Kamis 1 November 2018.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Peringkat Kemudahan Berbisnis RI Turun ke Posisi 73

2018, Menko Perekonomian Patok Pertumbuhan Ekonomi Harus 5,4 Persen — Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Sabtu (28/4). Pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurut Darmin Nasution, masih kecil lantaran belum ada orientasi ekspor dari industri dalam negeri. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Bank Dunia (World Bank) merilis laporan mengenai kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EoDB) 2019. Laporan ini merupakan peringkat kemudahan berbisnis dari 190 negara di dunia.

Dalam laporan tersebut, skor Indonesia mengalami peningkatan skor kemudahan berbisnis. Tercatat, Indonesia mencatat skor EoDB di angka 67,96. Angka tersebut naik 1,42 persen jika dibanding dengan tahun lalu yang tercatat 66,54. Namun meskipun skor Indonesia naik, peringkat RI turun ke posisi 73 dari sebelumnya di posisi 72.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Rodrigo A. Chaves menjelaskan, alasan peringkat Indonesia turun karena peningkatan skor kemudahan berbisnis Indonesia tak sebesar beberapa negara lain.

Selain itu, jika dibandingkan dengan tahun lalu peningkatan skor Indonesia juga cukup rendah. Jika tahun lalu peningkatan skor mencapai 66 persen sedangkan di tahun ini hanya 1,42 persen saja.

Namun, Rodrigo melanjutkan, Indonesia sebenarnya terus meningkatkan iklim usaha dan tengah berupaya mengurangi kesenjangan terhadap praktik terbaik global terkait meregulasi usaha keci dan menengah (UMKM) domestik.

"Negara ini mengambil manfaat dari peningkatan keterbukaan terhadap investor global, keterampilan, dan teknologi agar Iebih bersaing di pasar global,” tutur dia Kamis 1 November 2018.

Dalam laporan ini juga dinyatakan, indikator RI dalam mendapatkan pinjaman kini semakin membaik. Perbaikan ini membantu mengurangi ketimpangan informasi, meningkatkan akses kredit bagi perusahaan kecil, menurunkan suku bunga, meningkatkan disiplin peminjam, serta mendukung pengawasan bank dan pemantauan risiko kredit.

Kemudian pendaftaran properti menjadi Iebih mudah dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa tanah di pengadilan tingkat pertama. Transparansi pencatatan tanah juga telah membaik di Jakarta dan Surabaya.

"Nilai EoDB Indonesia yaitu ukuran mutlak kemajuan suatu negara menuju praktik terbaik global, naik menjadi 67,96 dari 66,54 pada tahun lalu, yang merupakan kenaikan di atas rata-rata global. Indonesia kini berada di peringkat 73 dunia dalam hal kemudahan melakukan usaha," ujar dia.

"Negara ini mengambil manfaat dari peningkatan keterbukaan terhadap investor global, keterampilan, dan teknologi agar Iebih bersaing di pasar global,” tutur dia Kamis 1 November 2018.

Sebagai hasil dari serangkaian reformasi terbaru, Indonesia dapat mengambil manfaat dari reformasi pada bidang-bidang di luar cakupan metodologi EoDB Grup Bank Dunia, yang mana sangat berpengaruh pada daya saing global.

Hal itu misalnya saja dengan menghilangkan batas kepemilikan saham asing, mengurangi tarif bea impor, dan menurunkan hambatan untuk mempekerjakan pekerja asing berketerampilan tinggi.

Untuk diketahui, berdasarkan EoDB Ranking 2019, Indonesia tertinggal dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam di peringkat ke-69, Singapura posisi ke-2, Malaysia di posisi 15, dan Thailand yang menempati posisi ke-27.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Memerlukan entrepreneur yang makin banyak