Sama Seperti Jokowi, Biofuel Jadi Andalan Prabowo Tekan Defisit Migas

ilustrasi tambang migas — Ilustrasi tambang migas (iStockPhoto)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Penelitian dan Pengembangan Calon Presiden nomor urut 02, Harryadin Mahardika mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan strategi untuk mencari jalan keluar menekan defisit minyak dan gas (migas) yang terjadi dalam beberapa bulan belakangan.

Salah satu upaya yang dikaji adalah penggunaan biofuel atau bahan bakar yang berasal dari bahan tanaman.

"Problem pertama, energi. Karena kita sudah sangat tergantung pada bensin dan solar sehingga ketika kita sudah jadi net importir. Kita harus lepas dari ketergantungan. Yang dilakukan Prabowo nanti adalah Indonesia jadi biofuel terbesar di dunia," ujar dia di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Saat ini pemerintah Jokowi diakui sudah menerapkan penggunaan biofuel yaitu pada biodiesel 20 persen (B20). Namun, hal ini dinilai belum cukup efektif mendorong penurunan impor migas yang terus membengkak.

Jika nanti terpilih, Prabowo-Sandi akan memanfaatkan lahan tidur untuk ditanami berbagai jenis tanaman yang dapat mengasilkan biofuel. Hingga kini, tim Prabowo-Sandi telah mencatat ada sekitar 10 juta hektare (ha) lahan tidur yang bisa dimanfaatkan.

"Dari 10 juta hektar itu, target 2 juta hektar jadi Bio Etanol Estate. Ini jadi tambahan energi nasional. Bio Etanol Estate ini tidak gunakan kelapa sawit karena merusak tanah. Jadi pakai 7 tanaman yang bakal dipakai, aren, singkong, lamtoro untuk reboisasinya," ujar dia.

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Jurus Pemerintah Tekan Impor Gas

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan terus berupaya untuk menekan impor terutama impor di sektor minyak dan gas (migas).

Meskipun demikian, dia mengakui impor migas Indonesia masih cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari impor minyak PT Pertamina yang tumbuh 13,5 persen.

"Jadi kita lihat beberapa langkah yang sudah kita lakukan memberikan dampak. Namun kelihatan bahwa impor kita masih cukup besar di beberapa kategori tadi, yang minyak, karena dalam catatan kita seperti Pertamina masih impornya growth-nya 13,5 persen," kata dia, saat ditemui, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu 16 Januari 2019.

Dia mengatakan, salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk menekan impor migas yakni dengan terus mendorong implementasi B20.

"Kalau kita lihat instrumen yang kita lakukan untuk memperbaiki defisit neraca pembayaran, current account defisit (CAD) dan neraca perdagangan itu adalah dengan beberapa langkah yang sudah dilakukan. B20 karena dari sisi migas kita mencoba mengurangi dari sisi defisitnya,” ujar dia.

Pemerintah juga tentu akan mendorong Pertamina untuk terus mengimplementasikan kebijakan B20. Dengan demikian diharapkan impor migas dapat terus ditekan.

"Jadi impor minyak kita mungkin perlu melihat dari Pertamina implementasi dari B20. Sehingga dia bisa menekan dari sisi kebutuhan impor minyak itu. Dan sudah menggunakan biodiesel," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemerintah telah menetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola blok minyak dan gas (migas) Rokan‎ setelah 2021. Keputusan ini merupakan kado pemerintah untuk rakyat Indonesia menjelang hari kemerdekaan ke-73.