Uji Publik Aturan Ojek Online di Semarang, Pengemudi Usul Sediakan Shelter

PKL dan Ojek Online Bikin Semrawut Stasiun Palmerah — Pedagang kaki lima (PKL) dan ojek online memadati kawasan Stasiun Palmerah, Jakarta, Kamis (6/12). Kurangnya pengawasan petugas menyebabkan trotoar dan bahu jalan dipenuhi oleh PKL dan ojek online. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengadakan uji publik terkait Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang ojek online di lima kota besar, yakni Medan, Bandung, Semarang, Balikpapan, dan Makassar.

Demi mensukseskan program uji publik ini, Kementerian Perhubungan mengajak pihak stakeholder atau pemangku kepentingan untuk turut memberikan masukan.

"Mengingat pentingnya rancangan peraturan menteri tentang ojek online ini, maka kami mengajak kepada seluruh peserta dan stakeholder terkait untuk memberikan masukan, saran dan tanggapan baik secara langsung maupun lisan demi kesempurnaan peraturan ini," ungkap Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Umar Aris dalam sesi uji publik di Semarang, dikutip Minggu (10/2/2019).

Salah satu permintaan pengemudi dan organisasi dalam sesi uji publik di Semarang tersebut yakni terkait dengan ketersediaan shelter.

Pengemudi meminta pemerintah daerah juga dilibatkan dalam pembangunan dan pengaturan shelter agar tidak menganggu ruas jalan.

Lebih lanjut, Umar menjelaskan beberapa ruang lingkup yang akan diatur dalam RPM tersebut, antara lain kriteria aspek pelayanan sepeda motor, formula biaya jasa, mekanisme penghentian operasional penggunaan sepeda motor yang berbasis aplikasi (suspend), perlindungan masyarakat, pengawasan, dan peran serta masyarakat.

2 dari 2 halaman

Bahas Biaya Jasa

Dia menganggap, penggunaan sepeda motor mempunyai peran penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat. Sehingga dinilai sangat penting jika pengguna perlu mendapatkan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan.

"Maka dari itu, pemerintah perlu dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna sepeda motor untuk kepentingan masyarakat atau pengemudi ojek online itu sendiri," ucap dia.

Direktur Angkutan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani menjelaskan salah satu hal yang akan dibahas mengenai biaya jasa. Lantaran hal itu masih belum pasti, lanjutnya, maka uji publik sengaja dilakukan untuk mendapatkan saran dan masukan apabila ada yang perlu ditambahkan dalam RPM.

"Semua masih kita tampung tanggapan dan masukannya. Agar peraturan ini dapat mencakup semua pihak," ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dedi Heryadi, sopir ojek online yang beli Mini Cooper seharga Rp 12 ribu di Bukalapak, berencana menjual mobil lantaran tingginya harga pajak.

Semarang
Kota
Semarang adalah Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah
Lihat Selengkapnya
Semarang
kemenhub
Pejabat
Kemenhub adalah singkatan dari Kementerian Perhubungan, yang merupakan salah satu kementerian di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
kemenhub
Ojek Online