Ada Formula Baru, Pertamina Klaim Jual Avtur di Bawah Patokan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat keluhan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tentang mahalnya harga avtur. Mahalnya harga avtur ini membuat tiket pesawat mahal serta kamar- kamar hotel menjadi sepi.

Jokowi pun mengaku kaget mendengar hal tersebut. Untuk itu, dia akan memanggil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati untuk meminta kejelasan harga avtur di dalam negeri.

"Berkaitan dengan harga tiket pesawat saya terus terang kaget dan malam hari ini saya baru tahu mengenai pak CT (Chairul Tanjung) mengenai avtur. Yang ternyata avtur yang dijual di (Bandara) Soetta itu di monopoli oleh Pertamina sendiri," kata Jokowi saat menghadiri acara Gala Dinner PHRI di Hotel Sahid Jakarta, Senin 11 Januari 2019.

["Sehingga besok pagi (hari ini) saya akan undang Dirut Pertamina," sambungnya.

Jokowi mengatakan dirinya akan memberikan dua pilihan kepada Pertamina, yaitu menurunkan harga atau mengizinkan perusahaan minyak lainnya untuk menjual avtur. Hal ini lantaran dia menilai harga avtur yang tinggi akan berdampak negatif kepada sektor-sektor lainnya.

"Karena memang segitu menggangu, saya belum sempat mengundang, tapi sudah disampaikan dulu Pak Hariyadi," ucapnya.

Saat menghadiri acara tersebut, Jokowi mendapat gelar sebagai Bapak Pariwisata Nasional. Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani, mengatakan gelar tersebut diberikan karena Jokowi dinilai berperan besar terhadap pengembangan pariwisata di Indonesia.

"Kami sudah memperhatikan Bapak sejak di Solo, kami melihat perhatian Bapak. Bapak membangun infrastruktur secara masif dan mengejar ketertinggalan infrastruktur," jelas Hariyadi di lokasi.

Untuk itu, Hariyadi meminta agar penghargaan tersebut tidak dikaitkan dengan hal-hal politik.

"Penghargaan kami kepada bapak adalah objektif melihat kinerja yang dilakukan bukan karena bapak saat ini sedang sibuk kampanye. Kami berharap tidak dikaitkan dengan politis," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Jokowi didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Selain itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya.