Rumah DP 0 Rupiah Klapa Village Siap Serah Terima pada Juli 2019

Memantau Progres Pembangunan Rusun DP 0 Rupiah — Pekerja memasang besi saat menyelesaikan pembangunan rumah susun (Rusun) DP 0 rupiah Klapa Village, Jakarta, Kamis (11/10). Rusun ini berdiri di atas lahan seluas 1,5 hektare. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan uang muka (down payment/DP) nol rupiah Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, ditargetkan akan serah terima pada Juli tahun ini.

"Klapa Village sudah toping off. Sudah Juli target kita (serah terima)," kata Direktur Utama PD. Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, di Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Dia mengatakan saat ini proses pembangunan Rusunami yang terdiri atas 780 unit hunian dan 21 lantai tersebut sudah memasuki tahap finishing. "Sekarang sudah finishing sudah pemasangan pre cast dinding itu sudah sampai lantai 17," jelas dia.

Jika semua proses penyelesaian tahap akhir berlangsung lancar, maka serah terima rusunami dapat dilakukan sesuai target.

"Mungkin sudah 50 persen lebih. Secara keseluruhan. Mudah-mudahan Juli bisa kita selesaikan tepat waktu," tandasnya.

2 dari 2 halaman

Pemerintah Siapkan Skema agar Generasi Milenial Bisa Miliki Rumah

Ilustrasi Foto Property Rumah (iStockphoto)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah saat ini tengah merumuskan skema baru untuk memudahkan generasi muda atau para milenial memiliki rumah.

Skema baru tersebut saat ini tengah dibahas oleh Kementerian PUPR bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Implementasi skema ini akan mulai dilaksanakan pada 2019, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami siapkan skema baru agar para milenial mudah memiliki rumah. Jangan terlena dengan apa yang anda dapatkan sekarang karena nilai uang akan menurun. Segera miliki rumah," imbuh Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Selasa (11/12/2018).

Dia juga menjelaskan, skema fasilitas pembiayaan perumahan bagi para milenial akan dimasukkan dalam skema bantuan pembiayaan perumahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri yang selama ini tidak bisa memanfaatkan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Itu dikarenakan adanya batasan maksimal penghasilan sebesar Rp 4 juta-Rp 7 juta per bulan, sehingga harus menggunakan KPR komersial.

Skema baru nantinya tidak akan dibatasi besaran penghasilannya, suku bunga yang dikenakan di bawah 5 persen, uang muka 1 persen dan bantuan uang muka sebesar Rp 4 juta.

Terkait harga rumah agar senantiasa terjangkau, Menteri Basuki menyatakan, akan memanfaatkan tanah pemerintah sebagai solusi, terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi para milenial, ASN, TNI, dan Polri serta karyawan BUMN.

Harga tanah terutama di kawasan perkotaan menjadi komponen penentu harga rumah yang terbesar.

"Waktu berjalan cepat. Jangan sampai pada saat pensiun, para milenial sekarang termasuk ASN, anggota TNI/Polri dan karyawan BUMN, nantinya masih belum juga memiliki rumah," ujar Menteri Basuki.