Penjelasan Menko Luhut Soal Kepemilikan Lahan di Perusahaan Batu Bara

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK, membenarkan capres Prabowo Subianto memiliki ratusan ribu hektar tanah di Kalimantan Timur dengan Hak Guna Usaha (HGU).

Dia mengetahui persis hal tersebut, lantaran dirinyalah yang memberikan izin ke Prabowo pada tahun 2004, saat menjadi Wapres di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meski demikian, menurutnya, HGU dari Badan Penyetahan Perbankan Nasional (BPNN) itu tidak ada yang salah, karena sesuai aturan.

"Itu ada Undang-undangnya, ada izinnya, tidak ada yang salah sebenarnya. Bahwa Pak Prabowo memang menguasai tapi sesuai UU, sesuai aturan, apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu," kata JK di Kantornya Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

Dia menyebut, tanah tersebut adalah kredit macet yang ditangani BPNN dan Bank Mandiri. JK pun menyarankan kepada Dirut Bank Mandiri saat itu, Agus Martowardojo, agar tanah tersebut tidak disarankan kepada investor asing.

"Kredit macet Bank Mandiri, datang Pak Prabowo, sama saya Prabowo bahwa dia mau beli. Saya tanya you beli tapi harus cash tidak boleh utang, siap. Dia akan beli dengan cash. Dia belilah itu. Itu kredit macet itu," ungkap JK.

Dia juga menerangkan, saat itu Prabowo mengucurkan dana tunai kurang lebih US$ 150 Juta. JK juga menuturkan, saat itu lahan yang dibeli Prabowo digunakan untuk pabrik kertas. "Tujuannya untuk ekspor, jadi kita dukung karena itu untuk ekspor kertas bahwa dia punya itu otomatis saja," kata JK.

Dia pun menjelaskan, bahwa tanah tersebut tidak hanya dikuasai oleh Prabowo. Tapi ada beberapa perusahaan lainnya. "Ada yang menguasai satu juta kalau digabung-gabung dan sebagainya. jadi banyak itu, hal biasa. Ini kan mereka membikin industri untuk ekspor," pungkasnya.

Sementara itu, Jubir Wapres RI, Husain Abdullah menjelaskan yang dimaksud JK terkait  Prabowo membeli lahan itu adalah, "Yang dibeli Pak Prabowo adalah PT. Kiani Kertas yang didalamnya terdapat lahan konsesi seluas 220 ribu hektar untuk mendukung ketersediaan bahan baku."