Sukses

CPNS 2018 Kemenag dalam Proses Konsinyasi Usul NIP

Proses pemberkasan dan pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS 2018 Kementerian Agama (Kemenag) sudah selesai.

Liputan6.com, Jakarta Proses pemberkasan dan pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (CPNS 2018) Kementerian Agama (Kemenag) sudah selesai. Berkas pengusulan 14.563 CPNS yang lolos seleksi sudah masuk ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Sudah masuk semua usul NIP. Sekarang, sedang proses persiapan konsinyasi usul NIP dengan BKN,” terang Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan, seperti dikutip dari laman Kemenag.

Dijelaskan Nur Kholis, konsinyasi merupakan proses pencetakan nota usul, pengantar, dan nominatif dari sistem SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) yang akan diproses oleh BKN. Jika sudah sesuai semua dengan persyaratan, maka akan keluar Pertimbangan Teknis (Pertek) NIP.

“Ujung dari proses ini adalah Pertek NIP. Pertek itu yang akan menjadi dasar penerbitan SK,” tegasnya.

Menurut M Nur Kholis, proses ini sudah berlangsung sejak 12 Februari 2019. Sampai saat ini, tim Biro Kepegawaian Sekjen Kemenag terus berkoordinasi dengan BKN.

“Kita targetkan selesai sebelum tanggal 28 Februari 2019 sesuai dengan surat BKN,” ujarnya.

M Nur Kholis menambahkan bahwa TMT CPNS Kemenag tahun 2018 adalah 1 Maret 2019. Namun demikian, kapan mereka mulai bekerja, hal itu didasarkan pada surat pemanggilan satuan kerja sekaligus SK penempatan CPNS.

2 dari 3 halaman

DPR Apresiasi Penyelenggaraan Seleksi CPNS 2018

Komisi II DPR RI mengapresiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (CPNS 2018). Pengadaan CPNS yang membuka 238.015 formasi untuk instansi pemerintah pusat dan daerah tersebut, sebanyak 178.557 formasinya telah terisi.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera, saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri PANRB Syafruddin dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

“Komisi II mengapresiasi Kementerian PANRB dan BKN atas terselenggaranya pengadaan CPNS tahun 2018,” ujarnya, seperti dikutip dari laman Menpan.

Dalam kesempatan itu, Komisi II DPR juga mendorong Kementerian PANRB untuk dapat mengisi kekosongan 59.458 formasi dari hasil Seleksi CPNS 2018.

“Hal ini perlu dilakukan dengan segera agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal,” tambah politisi dari partai PKS ini.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Syafruddin menjelaskan, dari 178.557 formasi terisi, sebanyak 44.696 formasi atau sebesar 89 persen formasi terisi untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendapatkan sebanyak 133.861 formasi (90 persen).

Dijelaskan pula bahwa pelaksanaan Seleksi CPNS 2018 ini dalam rangka mewujudkan birokrasi berkelas dunia dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

“SDM berkualitas dibutuhkan untuk menghadapi tuntutan pelayanan publik serta persaingan global,” ungkapnya.

3 dari 3 halaman

3 Formasi yang Menjadi Fokus

Sekadar informasi, Seleksi CPNS 2018 ini diselenggarakan di 76 Kementerian dan Lembaga serta 525 Pemerintah Daerah.

Dalam seleksi CPNS tahun 2018 tersebut, tiga formasi yang menjadi fokus. Untuk tenaga pendidik terisi sebanyak 89 persen atau 98.879 formasi, tenaga kesehatan terisi 88 persen dengan 38.694 formasi terisi, sementara tenaga teknis yang mencapai 96 persen dengan jumlah formasi terisi 40.984.

Formasi untuk Seleksi CPNS 2018 ini terbagi menjadi dua, yakni formasi umum dan formasi khusus. Formasi umum terisi sebesar 93 persen dengan total 166.175 formasi terisi. Sedangkan formasi khusus hanya terisi sebanyak 12.382 formasi atau 53 persen.

“Dari formasi khusus tersebut, paling banyak diisi oleh formasi untuk eks tenaga honorer K-II sebanyak 6.812 formasi, dan diaspora hanya empat formasi yang terisi,” imbuh Menteri.

Syafruddin menambahkan, terdapat 48 instansi daerah yang pelaksanaan seleksinya tertunda dikarenakan bencana alam serta kendala teknis terkait jaringan internet.

Instansi dimaksud antara lain pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, serta Kabupaten Parigi Moutong. Rencananya, pelaksanaan Seleksi CPNS untuk di daerah tertunda akan dilaksanakan pada Maret 2019.

Pada rapat kerja kali ini, Menteri Syafruddin didampingi oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji dan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, Kepala BKN Bima Haria Wicaksana.

Video Terkini