Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, menyampaikan beberapa manfaat dari adanya Badan Layanan Umum (BLU). Hal itu disampaikannya ketika menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Layanan Umum (BLU) di Kantor Kementerian Keuangan.
Menurut Jonan, BLU mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan pendapatan pegawai. Hal tersebut tercemin ketika dirinya menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI (Persero). Saat itu, pendapatan dari seorang Kepala Stasiun Gambir, kata dia masih berada di kisaran Rp 2,7 juta per bulan.
Pendapatan tersebut sangatlah rendah apalagi untuk menghidupi kebutuhan. Oleh karena itu, dirinya mencari cara lewat skema BLU agar pendapatan yang didapat bisa lebih tinggi dari sekarang.
Advertisement
Baca Juga
"Ketika saya jadi Dirut KAI, 10 tahun yang lalu pada 25 Februari 2009 saya ke Stasiun Gambir. Saya ketemu Kepala Stasiun yang senior di mana saya bertanya soal take home pay yang saat itu Rp 2,75 juta. Untuk itu struktur kompensasi diubah, melalui layanan sendiri. BLU itu. Maka sekarang Kepala Stasiun bisa take home pay Rp 27,5 juta sampai Rp 30 juta," ujarnya dalam acara Rakornas BLU di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).
Jonan menyampaikan, dengan BLU pendapatan stasiun pun mengalami peningkatan cukup signifikan. Penghasilan tersebut juga digunakan untuk perbaikan layanan di bidang perkeretapian.
"Ini saya katakan bagaimana melayani masyarakat secara baik, melalui BLU itu kita bisa memberikan pelayanan maksimal dan memberikan kesejahteraan ke karyawan," jelasnya.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Sri Mulyani: BLU Bukan Entitas Cari Keuntungan
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah tidak sama sekali mengejar keuntungan melalui Badan Layanan Umum atau BLU. Dia memastikan, peran BLU semata-mata untuk memberikan layanan optimal kepada masyarakat.
Untuk diketahui BLU merupakan suatu instansi yang dimiliki pemerintah yang berfungsi melayani masyarakat. Instansi tersebut misalnya, Rumah Sakit Negeri, Perguruan Tinggi Negeri, hingga bandara.
"BLU bukan entitas mencari keuntungan meski pendapatan kita di 2018 BLU mencapai 128 persen dari targetnya. Walaupun dapat itu tidak berarti BLU kejar-kejaran cari keuntungan karena BLU didesain untuk pelayanan," kata dia dalam Rapat Koordinasi Nasional Badan Layanan Umum, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).
BACA JUGA
Meski tidak mencari keuntungan, tapi BLU harus memiliki kriteria seperti misalnya korporasi dan entrepreneurial. Artinya, BLU tetap mencari pendapatan, tetapi harus melayani masyarakat dengan pelayanan yang tinggi.
"Jadi tingkah lakunya seperti korporat tetapi tujuan utama sebesar-besarnya adalah melayani masyarakat," terang dia.
Seperti diketahui, peran BLU dalam menunjang sustainability fiskal terus menunjukkan kinerja yang semakin baik. Hingga saat ini, terdapat 218 BLU Pemerintah Pusat yang tersebar di 30 provinsi di Indonesia.
Kemudian dari aspek kinerja keuangan pada 2018, juga mampu memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara.
Ini terlihat dari penerimaan BLU pada 2018 mencapai sebesar Rp 55,4 triliun. Angka ini lebih tinggi daripada target yang dipatok pemerintah sebesar Rp 43,3 triliun.
Advertisement