400 Ribu PKH Graduasi Tetap Dapat Bimbingan agar Mandiri

Antusiasme Warga Depok Terima Bantuan Sosial PKH — Warga menunjukkan KKS saat Penyaluran Bantuan Sosial PKH dan BPNT di Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2).1000 orang warga Depok, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) menerima pencairan PKH Tahap I 2019.(Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Kerja sama antara Kementerian Industri (Kemenperin) dan Kementerian Sosial (Kemensos) telah siap mendukung 400 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah graduasi. Dukungan ini dengan mendapatkan bimbingan agar menjadi industri yang mandiri.

KPM PKH graduasi merupakan peserta PKH yang sudah meningkat status ekonominya dan kesejahteraan sehingga tidak lagi mendapatkan bantuan.

"Mereka harus tetap mendapatkan ‘pendampingan pendampingan’ agar dapat dientaskan dan dibantu menjadi wirausahawan yang akhirnya bankable," ujar Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (8/3/2019).

Agus pun menambahkan, yang dimaksud bankable yaitu para PKM PKH ini dapat mengembangkan usahanya lebih baik lagi dari industri kecil meningkat ke industri menengah dan seterusnya.

"Jadi, ini merupakan satu kolaborasi antara Kementrian Perindustrian dan Kementrian Sosial dalam rangka menjaga agar mereka-mereka yang sudah Graduasi tidak lagi menurun kinerjanya,"tutur dia.

Kemudian ia menambahkan, para PKM PKH ini akan mendapatkan bantuan pula dari Kementerian Perindustrian berupa pendidikan dan pelatihan agar dapat lebih maju dalam menggeluti usahanya masing-masing.

2 dari 2 halaman

Dana Bansos Naik Tiga Kali Lipat pada Akhir Januari

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi belanja pemerintah pusat untuk bantuan sosial (bansos) sampai akhir Januari mencapai Rp 15,1 triliun. Angka ini melonjak dibandingkan periode sebelumnya yang hanya mencapai Rp 5,3 triliun.

"Bansos mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu realisasi bulan Januari adalah mencapai Rp 15 triliun, hampir tiga kali lipat dibandingkan realisasi tahun lalu yang Rp 5,3 triliun," kata Sri Mulyani di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu 20 Februari 2019.

Dia menyebut, peningkatan bantuan sosial di awal tahun karena percepatan pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I. Kemudian kenaikan indeks bantuan komponen kesehatan dan pendidikan yang naik 100 persen atau dua kali lebih besar dibandingkan 2018.

"Itu karena PKH mengalami kenaikan dua kali lipat sehingga realisasinya juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Juga untuk program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau rastra (Beras Sejahtera) yang juga mengalami kenaikan," ungkap dia.

Seperti diketahui, Pemerintah menaikkan dana bantuan sosial terutama anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi Rp 34,4 triliun pada 2019 dari sebelumnya Rp 17 triliun pada 2018.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Usai meninjau Bank Wakaf, presiden juga menyempatkan diri membagikan kartu Indonesia pintar dan kartu program keluarga harapan.