Petakan Kebutuhan Pekerja, BPJS TK Gandeng Apindo

Liputan6.com, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus memetakan kebutuhan tenaga kerja pada sektor industri di Indonesia. Salah satu upayanya yakni menjalin kerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyampaikan, kolaborasi ini dibangun lantaran pihaknya ingin mendapatkan data seputar kebutuhan para tenaga kerja di perusahaan Tanah Air.

"Hari ini kita tandatangani kerjasama dengan Pusat Studi Apindo untuk penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, termasuk pemberian informasi kebutuhan tenaga kerja," tutur dia di Institut BPJS Ketenagakerjaan, Bogor, Rabu (13/3/2019).

Di lain sisi, ia mengatakan, pihaknya telah memiliki data ketersediaan tenaga kerja dengan berbagai keahlian pada sektor industri nasional.

Adapun BPJS Ketenagakerjaan sendiri pada tahun ini akan mengeluarkan anggaran Rp 294 miliar untuk membuat program pelatihan vokasional (vocational training) yang bisa diikuti 20 ribu orang.

Agus menjelaskan, program pelatihan ini ditujukan bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk berbagai kategori, seperti yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), habis kontrak, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang hendak bekerja di kampung halamannya, hingga yang punya keterbatasan fisik atau disabilitas.

"Jadi memang yang kita utamakan adalah peserta kita dulu. Ini kan sudah ada peserta kita. Peserta kita ada yang keluar nih, karena PHK, sakit, dan sebagainya. Ini mereka akan kita latih," paparnya.

Pelatihan tersebut dikatakannya bakal diberikan dalam bentuk job shifting, yakni dengan mempelajari keahlian baru pada sektor industri lain sehingga kemampuan kerjanya bertambah.

"Misalnya, ada pekerja atau peserta kita yang mengalami PHK di bidang industri A. Sementara ada industri B yang bisa menyerap. Mereka harus dilatih kembali keahliannya. Kita berikan training ini, dan harapan kita bisa terserap," ujar Agus.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Wawancara Khusus Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto

2 dari 2 halaman

Bikin Pelatihan Vokasional, BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Dana Rp 294 Miliar

Tak Memberikan BPJS Ketenagakerjaan, Perusahaan Denda Rp1 Miliar — Perusahaan yang tidak menyediakan BPJS Ketenagakerjaan untuk para karyawannya siap-siap kena denda Rp1 miliar. (Ilustrasi: Liputan6/M.Iqbal)

BPJS Ketenagakerjaan siap mengeluarkan anggaran sebesar Rp 294 miliar untuk membuat program pelatihan vokasional atau vocational training pada 2019.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengatakan, pelatihan itu ditujukan bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk berbagai kategori, salah satunya yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Ini akan kita berikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami PHK, yang tidak bekerja lagi karena kontraknya habis, yang bekerja di luar negeri (TKI) akan bekerja di Indonesia, kemudian yang mengalami cacat atau membutuhkan peningkatan skill," urainya di Insitut BPJS Ketenagakerjaan, Bogor, Rabu (13/3/2019).

"Training ini akan kita berikan dalam bentuk job shifting, dari keahlian satu ke keahlian yang lain, atau reskilling. Keahliannya kita tingkatkan," dia menambahkan.

Pelaksanaan vocational training ini disebutkannya akan dilaksanakan secara multiyears dengan target peserta sebanyak 20 ribu orang. Target tersebut ditetapkan berdasarkan kemampuan anggaran perseroan, yakni sebesar Rp 294 miliar.

"(Angka 20 ribu peserta) itu dari data kemampuan anggaran kita. Anggarannya Rp 294 miliar, hampir Rp 300 miliar," tutur dia.

Agus menyatakan, BPJS Ketenagakerjaan ingin memastikan apa yang dilatihnya bisa terserap oleh kebutuhan industri. Oleh karena itu, ia mengajak perusahaan besar untuk berpartisipasi dalam program ini.

"Oleh karena itu kita mengajak seluruh mitra pemberi kerja kita, terutama perusahaan-perusahaan besar, kita ingin membangun kolaborasi dengan mereka. Kita ingin apa yang kita latih itu bisa terserap di industri," pungkas dia.

BPJS Ketenagakerjaan
Perusahaan
BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertugas melindungi seluruh pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Lihat Selengkapnya
BPJS Ketenagakerjaan
BPJS TK