JK Akui Reformasi Birokrasi Belum Berjalan Baik Akibat Korupsi

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengakui sistem reformasi birokrasi di masa pemerintahannya belum sepenuhnya berjalan baik. Sebab, masih ada beberapa pekerjaan berat yang kemudian perlu untuk diperbaiki ke depannya.

"Kita masih banyak mengalami kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki, masih banyak aparat kita yang menjadi masalah karena masalah korupsi. Masih banyak masalah keterlambatan (dalam pengurusan perizinan), masih ada masalah ketidakpedulian kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat," kata JK saat membuka acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Nusa Dua Convention Center (BNDCC), di Denpasar, Bali, Kamis (14/3/2019).

JK menekankan, beberapa kekurangan-kekurangan itu mestinya perlu direspons dengan baik oleh seluruh kementerian/lembaga terkait dan seluruh pemerintah daerah. Sebab, untuk menjadi syarat agar negara Indonesia bisa maju, maka beberapa hal-hal seperti itu harus diperbaiki.

"Semua itu tentu haruslah direspons dengan baik. Karena sistem itu lebih terbuka, haruslah sistem itu lebih akan akuntabel dan sebagainya," ucap dia.

Untuk itu, kata JK, perubahan-perubahan itu harus segera dilakukan, terutama mulai dari dalam diri sendiri. Sebab, apabila tidak segera diperbaiki, maka perubahan itulah yang akan menggeser dan dapat membuat persaingan satu sama lain.

"Apabila daerah masih menggunakan sistem lama lambat dan berbiaya mahal, maka bisnis akan meninggalkan daerah itu. Apabila suatu negara juga menjalankan birokasinya juga lambat yang korupsi, maka investasi akan keluar dari negara itu," tandasnya

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com