Indeks Persepsi Korupsi Membaik, Kemudahan Berusaha Jadi Naik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin. (Dok Kementerian PANRB)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, membeberkan capaian-capaian reformasi birokrasi yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia selama ini. Salah satu capaian itu dapat dilihat dari meningkatnya skor indeks presepsi korupsi di Indonesia.

"351 unit percontohan zona integritas dibangun dan sudah mendorong peningkatan indeks presepsi korupsi Indonesia tahun 2018 ke peringkat 38," kata dia dalam acara Internasional Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019, di Nuasa Dua, Bali, Kamis (14/3/2019).

Peringkat indeks presepsi korupsi itu juga yang kemudian mendorong indeks kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia berada di posisi 72 pada tahun yang sama. "Berdampak pula pada peningkatan EODB diperingkat 72 di tahun 2018," imbuh dia.

Di samping itu, di tengah perkembangan teknologi yang cukup pesat, pemerintah juga telah melakukan reformasi dalam tata cara penerimaan CPNS di setiap lingkup kementerian. Di mana, para peserta CPNS dimudahkan dengan sistem Computerized Assisted Test atau CAT.

"Sistem manajemen kinerja, sistem karir dan keksejahteraan terus diperbaiki secara profesional," katanya.

2 dari 2 halaman

Makin Efisien

Sebelumnya, Menteri syafruddin mengatakan Indonesia telah berhasil menjalankan reformasi birokrasi. Bukti keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia terlihat dari semakin meningkatnya hasil survei persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan integritas birokrasi.

"Masyarakat mulai merasakan jika birokrasi makin efisien, efektif, profesional dan makin cepat melayani. Keberhasilan sebuah negara dalam reformasi tata kelola pemerintahannya dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pemerintahan. Ini yang biasa kita sebut dengan open goverment," ujar dia di Jakarta, Selasa (12/3).

Tidak puas sampai di situ, pemerintahan saat ini juga tengah membangun Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE). Tujuannya untuk menghilangkan terkait kebijakan dan aturan yang selama ini biasa terjadi antar pemerintahan dan lembaga.

"Melalui SPBE kami ingin menyatukan e-budgeting, e-goverment, dan berbagai aplikasi yang dimiliki oleh setiap lembaga dan pemerintahan menjadi terkoneksi satu dengan lainnya. Dari sini akan muncul dengan sendirinya transparansi agar pemerintahan dapat bekerja dengan cepat," jelas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com