Utang Luar Negeri Indonesia Naik USD 5,5 Miliar Sepanjang Januari 2019

Pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS — Petugas menghitung uang pecahan dolar Amerika di salah satu gerai penukaran mata uang di Jakarta, Jumat (18/5). Pagi ini, nilai tukar rupiah melemah hingga sempat menyentuh ke Rp 14.130 per dolar Amerika Serikat (AS). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2019 tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Posisi Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir Januari 2019 tercatat USD 383,3 miliar, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 190,2 miliar, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar USD 193,1 miliar.

Dikutip dari pengumuman Bank Indonesia (BI), Jumat (15/3/2019), Posisi Utang Luar Negeri tersebut meningkat USD 5,5 miliar dibandingkan dengan posisi pada akhir periode sebelumnya karena neto transaksi penarikan Utang Luar Negeri dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah yang dimiliki oleh investor asing tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS.

Secara tahunan, Utang Luar Negeri Indonesia Januari 2019 tumbuh 7,2 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan periode sebelumnya. Pertumbuhan ULN yang relatif stabil tersebut sejalan dengan peningkatan pertumbuhan Utang Luar Negeri pemerintah di tengah perlambatan pertumbuhan Utang Luar Negeri swasta.

Utang Luar Negeri pemerintah sedikit meningkat pada Januari 2019. Posisi Utang Luar Negeri pemerintah pada Januari 2019 sebesar USD 187,2 miliar atau tumbuh 3,7 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 3,1 persen (yoy).

Pertumbuhan Utang Luar Negeri tersebut terutama dipengaruhi oleh arus masuk dana investor asing di pasar SBN domestik selama Januari 2019, yang menunjukkan peningkatan kepercayaan investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

Kenaikan posisi Utang Luar Negeri pemerintah memberikan kesempatan lebih besar bagi Pemerintah dalam pembiayaan belanja negara dan investasi pemerintah. Sektor-sektor prioritas yang dibiayai melalui Utang Luar Negeri pemerintah antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor konstruksi, sektor jasa pendidikan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa keuangan dan asuransi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketergantungan Indonesia atas dana asing serta tingginya rasio pembayaran utang terhadap pendapatan atau debt service ratio (DSR) yang telah mencapai lebih dari 50 persen merupakan pemicu utama gejolak nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut kerap menimbulka

2 dari 2 halaman

Utang Swasta

Rupiah Menguat Tipis atas Dolar — Petugas bank menghitung uang dollar AS di Jakarta, Jumat (20/10). Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) masih belum beranjak dari level Rp 13.500-an per USD. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Utang Luar Negeri swasta mengalami perlambatan pada Januari 2019. Posisi Utang Luar Negeri swasta meningkat USD 1,5 miliar, atau tumbuh 10,8 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,5 persen (yoy).

Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan Utang Luar Negeri sektor industri pengolahan dan sektor jasa keuangan dan asuransi yang melambat. Sementara itu, pertumbuhan Utang Luar Negeri sektor pertambangan dan sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA) mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya.

Pangsa Utang Luar Negeri di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 74,1 persen.

Struktur Utang Luar Negeri Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio Utang Luar Negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Januari 2019 yang tetap stabil di kisaran 36 persen. Rasio tersebut masih berada di kisaran rata-rata negara peers.

Di samping itu, struktur Utang Luar Negeri Indonesia tetap didominasi Utang Luar Negeri berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,2 persen dari total Utang Luar Negeri.

Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan Utang Luar Negeri dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.