Survei SMRC Sebut Jokowi Lebih Unggul, Begini Tanggapan BPN Prabowo-Sandi

Capres Prabowo Subianto saat berkampanye di Aceh (dok. BPN Prabowo-Sandiaga)

Liputan6.com, Jakarta Meskipun elektabilitasnya dianggap kalah dari calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), tidak membuat kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno khawatir.

Juru bicara BPN Suhendra Ratu Prawiranegara mengaku tenang dan santai. “Ini dinamika survei, kami juga punya survei-surveri tersendiri. Jadi dilihat lagi dari tema survei itu sendiri, ya dimana semua jawaban survei itu tergantung dari pertanyaan survei itu sendiri,” jelas dia di Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Investor Bereaksi Hasil Debat Capres AS, Harga Bitcoin Terkoreksi

“Kalau surveinya menanyakan perihal Jokowi pasti jawaban tingginya ya Jokowi. Hal yang sama pun terjadi jika temanya mengangkat Prabowo,” tambah dia.

Dia pun meminta agar para lembaga survei memiliki objektifitasnya sendiri. “Bukan berarti kami menganggap lembaga survei ini tidak objektif, tapi kami memiliki jawaban sendiri yang faktanya berbeda dari lembaga survei ini,” jelasnya.

Namun begitu, Suhendra menyampaikan bahwa pihaknya masih mengapresiasi survei ini.“Tapi kami tetap mengapresiasi survei ini, dan kami tidak menganggap survei ini tidak akurat hanya saja kami memiliki pandangan sendi beberapa data serta perhitungan sendiri,” ujarnya.

Selain itu, Suhendra menambahkan jika pihaknya tetap menjadikan jawaban survei ini menjadi evaluasi bagi BPN Prabowo-Sandi.

“Dinamika-dinamika ini selalu kami jadikan bahan evaluasi, ini merupakan secondary refferences kami yang terpenting itu 17 April nantinya,” ungkapnya.

Selain itu Suhendra pun yakin jika hasil lembaga survei ini tidak menjadi acuan jika Prabowo-Sandi akan kalah nantinya.

“Kita lihat saja nanti 17 April toh. Dulu di saat Anies dan Sandi maju pada pilgub, banyak lembaga survei yang menyatakannya kalah. Tapi apa? Tidak kan? Iya jadi jawaban ini bukan acuan utama kami,” tandasnya.

2 dari 2 halaman

Hal yang Bikin Elektabilitas Jokowi Ungguli Prabowo di Sektor Ekonomi

Peluk Hangat Jokowi - Prabowo Akhiri Debat Perdana Pilpres 2019 — Capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin bersalaman dengan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno usai debat perdana Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan jika elektabilitas calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin lebih tinggi ketimbang pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Bila Pilpres diadakan saat ini, kemungkinan besar calon presiden nomor urut 1 akan menang dengan selisih hingga 26 persen,” ujar Djayadi Hanan, Direktur SMRC di Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Jokowi masih unggul meski target pertumbuhan ekonomi yang sebesar 7 persen tidak tercapai. Tak tercapainya target pertumbuhan ekonomi tak menyurutkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf.

Dikatakan jika dalam perspective economic voting mengenai pemilih berperilaku rasional dan realis, hal ini bisa terjadi. Itu karena yang menjadi target masyarakat bukan angka namun kepuasan yang didapatkan dalam hal ekonomi yang lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Dia pun menambahkan sejak kekalahan di Pilpres 2014, elektabilitas Prabowo tidak pernah mengungguli Jokowi. “Sejak pasangan ditetapkan juga tidak terkalahkan. Gap-nya hingga 20 persen,” jelas dia.

SMRC pun menambahkan jika tidak ada peristiwa luar biasa misal krisis ekonomi, atau gangguan keamanan maka kecil kemungkinan elektabilitas prabowo akan meninggi.

Adapun hal yang membuat Jokowi unggul ialah tingginya tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja terutama yang berkaitan dengan ekonomi serta kesejahteraan. “Saat ini publik menilai mereka lebih mudah dalam membeli dan memenuhi kebutuhan pokoknya,” ungkap dia.

Selain itu, masyarakat menganggap Jokowi telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Serta telah berhasil dalam pemerataan, menjaga inflasi agar tetap rendah, dan mengani gejolak nilai rupiah serta pembagunan infrastruktur.