1,2 Juta Rumah Tangga Tak Mampu Bayar Penyambungan Listrik

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta PLN dan pemerintah daerah (pemda) untuk memberi keringanan kepada masyarakat terkait penyambungan listrik. Pada tahun lalu, rasio elektrifikasi telah mencapai 89,3 persen. Sedangkan pada tahun ini ditargetkan bisa mencapai 99,9 persen.

"Tentang perluasan akses kelistrikan tahun lalu, ada dari PLN, APBN, swasta rasionya 89,3 persen. Ini sudah lumyan naik 14 persen dalam 4 tahun terakhir. Tahun ini kita canangkan 99,9 persen, kita coba," ujar dia di Kantor Pusat, PLN, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Dia mengungkapkan, untuk meningkatkan rasio elektrifikasi tersebut, salah satu kendala yaitu biaya penyambungan listrik yang dianggap sebagian masyarakat terlalu mahal.

"Tantangannya daya beli masyarakat, ada yang belum mampu bayar biaya penyambungan. Sampai PLN sepakat biayanya Rp 500 ribu untuk yang 450 VA, itu banyak yang tidak mampu," jelas dia.

Menurut Jonan, masih ada sekitar 1,2 juta rumah tangga yang tidak mampu membayar biaya penyambungan listrik. Akibatnya, mereka tidak bisa menikmati layanan listrik meski pasokan listrik ke daerahnya sudah tersedia.

"Kalau ada yang tidak mampu, PLN siapkan CSR, cuma memang terbatas. APBN kita siapkan Rp 6 triliun tahun ini. Yang belum tersambung mungkin 1,2 juta pelanggan rumah tangga, ini belum tercover. Kalau bisa disisikan dari APBD untuk sambungan listrik," ungkap dia.

Jonan menyatakan, untuk meningkatkan rasio elektrifikasi ini, bukan hanya persoalan ketersediaan pembangkit listrik, tetapi juga soal kemampuan masyarakat melakukan penyambungan listrik.

"Di Gunung Kidul masih ada rumah yang tidak ada layanan listrik. Mudah-mudahan tahun ini selesai. Saya waktu diskusi di Provinsi DIY ada 38 ribu rumah. Kita harapkan hasil elektrifikasi 99 persen tapi harus tetap terjangkau. Karena ini kita berusaha melayani semaksimal mungkin," tandas dia.