Ada ERP, Kebijakan Ganjil Genap Bakal Dihapus

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) terus mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menerapkan Electronic Road Pricing (ERP). ERP ini akan menjadi terobosan baru pengganti sistem ganjil genap.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan penerapan ERP ini, paling cepat dilakukan di sepanjang Jalan Sudirman-MH Thamrin.

"ERP perlu harus dilaksanakan tahun ini. Nah, yang sudah mendesak itu kan lintasnya Sudirman-Thamrin," kata Bambang di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Selain teknologi ERP sudah ada, sepanjang jalan Sudirman-Thamrin saat ini sudah terdapat berbagai moda transportasi. Dengan penerapan ERP sekaligus mengubah budaya masyarakat untuk menggunakan angkutan masal.

Dia menambahkan, jika ERP ini diterapkan nantinya kebijakan ganjil genap akan dihapus. "Ganjil genap akan hilang, itu (ERP) pengganti kebijakan. 2019 ini sudah harus mulai, karena kan ganjil genap umurnya sudah setahun akhir tahun ini," tegasnya.

2 dari 2 halaman

Soal Usulan Pemberlakuan Ganjil-Genap Sepanjang Hari, Ini Jawaban Anies

Perluasan Ganjil Genap Diperpanjang Hingga 13 Oktober — Kendaraan melintas di bawah rambu pemberitahuan sistem ganjil genap di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (3/9). Pemprov DKI Jakarta melalui Pergub Nomor 92 Tahun 2018 memperpanjang waktu sistem ganjil genap. (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan melihat kajian terlebih dahulu mengenai saran dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untul memberlakukan ganjil-genap sepanjang hari.

"Saya lihat kajiannya dulu dong. Dilihat seperti apa bedanya baru diputuskan," kata Anies di Jakarta, Senin (18/3/2019).

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengaku tidak mencemaskan saran BPTJ itu. Dia menyebut saat ini pihaknya fokus pada perbaikan layanan dan pengintegrasian moda transportasi.

Sigit juga menyangkal adanya kemaceten yang semakin tinggi akibat pelaksanan ganjil-genap yang diberlakukan saat jam sibuk saja. Dia beralasan yang terpenting saat ini yakni adanya integrasi dan perluasan akses layanan kendaraan umum.

"Kita tentu tidak ingin hal itu (kemacetan) terjadi karena dalam Pergub itu diamanatkan dievaluasi setiap tiga bulan," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono menyarankan agar ganjil-genap di Jakarta diberlakukan seharian penuh.

Sebab, menurut dia, pembatasan kendaraan lewat jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) tak kunjung diimplementasikan.

"Seandainya ERP belum memungkinkan dalam waktu dekat, perlu dipertimbangkan adanya penerapan kebijakan ganjil-genap sehari penuh," ujar Bambang lewat siaran persnya, Jumat 15 Maret 2019.