Dorong Produktivitas Bisnis, Pengusaha Dukung Penerapan ERP

Liputan6.com, Jakarta Pengusaha ibu kota mendukung penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di jalan protokol Jakarta seperti Jalan Jenderal Sudirman. Adanya kebijakan ini diharapkan mampu menekan tingkat kemacetan dan mendorong produktivitas sektor usaha.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, selama ini kemacetan yang terjadi di jalan-jalan protokol justru mengganggu kelancaran bisnis. Dengan adanya kebijakan ini‎ diharapkan bisa menurunkan kemacetan di Ibukota secara signifikan.

"Tujuan dari ERP ini kan dalam rangka mengurangi kemacetan, khususnya di jalan protokol utama di Jakarta seperti jalan MH Thamrin, jalan Jenderal Sudirman, yang tingkat kemacetannya juga bisa mengganggu sektor bisnis," ujar dia kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Selain itu, lanjut dia, kebijakan ini juga diharapkan mampu membuat masyarakat berpindah dari sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan massal. Terlebih sebentar lagi Mass Rapit Transit (MRT) yang melewati Jalan Jenderal Sudirman akan beroperasi secara komersil

‎"Dengan adanya program ini, pertama, penggunaan mobil pribadi akan berkurang yang melalui jalur itu. Kedua, masyarakat akan memanfaatkan moda transportasi yang sudah tersedia‎. Dalam waktu dekat MRT kan juga akan dioperasikan. Itu melewati jalur yang terkena program ERP ini, seperti Jalan MH Thamrin-Jenderal Sudirman," kata dia.

Oleh sebab itu, Sarman mendukung kebijakan ERP yang rencananya mulai diterapkan pada akhir 2019. Hal ini diharapkan dapat membantu sektor usaha meningkatkan produktivitasnya.

"Ini tidak mengganggu dunia usaha, justru akan mampu meningkatkan produktivitas dunia usaha.‎ Ini akan membantu kelancaran bisnis, walaupun itu harus berbayar. Karena prinsipnya dulu waktu diterakan 3 in 1 masyarakat juga mau mengeluarkan uang untuk menyewa jokie, ada yang ngasih Rp 50 ribu, Rp 20 ribu, padahal jaraknya hanya 1-2 km yang terkena zonasi 3 in 1," tandas dia.

2 dari 2 halaman

Ada ERP, Kebijakan Ganjil Genap Bakal Dihapus

Rambu Sudah Dipasang, Namun Penerapan ERP Masih Terus Dikaji Pemprov DKI — Kendaraan melintas di bawah rambu sistem ERP di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (14/2). Plt Kepala Dishub DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan pihaknya tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah untuk ERP tersebut. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) terus mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menerapkan Electronic Road Pricing (ERP). ERP ini akan menjadi terobosan baru pengganti sistem ganjil genap.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan penerapan ERP ini, paling cepat dilakukan di sepanjang Jalan Sudirman-MH Thamrin.

"ERP perlu harus dilaksanakan tahun ini. Nah, yang sudah mendesak itu kan lintasnya Sudirman-Thamrin," kata Bambang di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Selain teknologi ERP sudah ada, sepanjang jalan Sudirman-Thamrin saat ini sudah terdapat berbagai moda transportasi. Dengan penerapan ERP sekaligus mengubah budaya masyarakat untuk menggunakan angkutan masal.

Dia menambahkan, jika ERP ini diterapkan nantinya kebijakan ganjil genap akan dihapus. "Ganjil genap akan hilang, itu (ERP) pengganti kebijakan. 2019 ini sudah harus mulai, karena kan ganjil genap umurnya sudah setahun akhir tahun ini," tegasnya.