Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi yang Bersertifikat Bertambah 3 Ribu Orang

Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberikan sertifikat digital kepada 3 ribu orang, dimana mayoritas merupakan mahasiswa yang telah dilatih dan dididik menjadi tenaga ahli konstruksi.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution beserta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan sertifikat digital kepada 3 ribu orang, dimana mayoritas merupakan mahasiswa yang telah dilatih dan dididik menjadi tenaga ahli konstruksi.

Proses penyerahan itu berlangsung dalam acara pameran Indo Build Tech Expo di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (21/3/2019).

Pada kesempatan tersebut, Menko Darmin menyampaikan, pemerintah sejak 2015 telah gencar membangun infrastruktur. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian meminta agar hal itu dilengkapi dengan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) para pelakunya.

"Oleh karena itu sangat keras bapak Presiden meminta, agar pembangunan SDM mulai bekerja penuh tahun 2020. Kalau ingin bekerja penuh tahun 2020, maka 2019 kita harus sudah mempersiapkan, bahkan memulainya," ujar dia.

Sejak periode 2015-2016, ia menyebutkan, pemerintah telah membangun 223 proyek dan 3 program strategis nasional. Hasilnya, ada sebanyak 62 proyek yang sudah rampung 100 persen dengan total nilai investasi Rp 320 triliun.

Dia mengatakan, pada tahun ini akan semakin banyak proyek sisa yang selesai. Jika sudah rampung, lanjutnya, maka akan menghasilkan kegiatan ekonomi dan melahirkan transformasi ekonomi di berbagai wilayah yang terbangun infrastrukturnya.

"Bukan hanya mendorong konektivitas saja. Itu membangun basis wilayah dimana infrastruktur itu dibangun. Tentu saja itu semua bisa dibangun berkat adanya tenaga ahli konstruksi," tutur Darmin.

2 dari 2 halaman

Tenaga Konstruksi RI yang Bersertifikat Baru 5 Persen

3.255 Tenaga Kerja Konstruksi Dapat Sertifikasi Kementerian PUPR — Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan gedung dan jalan di Jakarta, Sabtu (10/11). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mensertifikasi 3.255 tenaga kerja konstruksi. (Merdeka.com/Imam Buhori)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menargetkan sebanyak 212 ribu orang tenaga kontruksi mendapat pembinaan dan pelatihan guna menjadi tenaga terampil pada 2019.

Namun, untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 202,22 miliar. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, mengatakan Indonesia masih menghadapi tantangan terkait kondisi tenaga kerja konstruksi.

Saat ini, dari sekitar 8,14 juta tenaga kerja konstruksi baru 5,96 persen saja yang bersertifikat atau sekitar 485.534 orang.

"Jumlah tenaga kerja kita di sektor konstruksi berdasarkan data BPS sebanyak 8,1 juta, yang sudah bersertifikat masih 5,9 persen. Tatapi sertifikatnya juga ada 1 orang punya 2 sertifikat. Jadi double," ujar dia di Jakarta, Kamis (25/10/2018).‎

Secara komposisi latar belakang tingkat pendidikan, di bawah pendidikan SMA sebanyak 5,98 juta dan di atas pendidikan SMA sebanyak 2,15 juta.

Jumlah sertifikat yang sudah dikeluarkan yaitu sebanyak 767.179 sertifikat dengan komposisi kualifikasi sertifikat tenaga kerja terampil sebanyak 525.857 dan sertifikat tenaga ahli sebanyak 241.322.

Sedangkan dilihat dari jumlah tenaga kerjanya yang sudah tersertifikasi sebanyak 485.534 orang dengan komposisi tenaga konstruksi terampil sebanyak 333.706 orang dan tenaga ahli sebanyak 151.828 orang.

"Tentunya jumlah ini belum memadai untuk dapat mendukung Pembangunan Infrastruktur yang terus meningkat dari tahun ke tahun, perlu upaya percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Sebab untuk menghasilkan SDM konstruksi berkualitas, tiada cara lain kecuali melalui proses sertifikasi kompetensi, sesuai Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017," ujar dia.