Industri Migas Dapat Dongkrak Pendapatan Daerah di Bojonegoro

Lapangan Sukowati di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, Jawa Timur. Dok Pertamina EP

Liputan6.com, Bojonegoro Presiden Direktur PT Pertamina EP Nanang Abdul Manaf bersama Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Ali Masyhar dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam melakukan kunjungan kerja ke Bojonegoro, Jawa Timur.

Kemudian menemui Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah. Dalam pertemuan tersebut, Anna mengaku gemas karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bojonegoro tidak sampai Rp 500 miliar.

"Saya minta dukungan, bagaimana caranya PAD Bojonegoro bisa mendekati Rp 1 triliun. Peningkatan PAD ini menjadi prioritas saya," tutur Anna, Sabtu (23/3/2019).

Anna menuturkan, industri migas bisa menjadi lokomotif peningkatan PAD Kabupaten Bojonegoro yang tahun lalu belum mencapai Rp 500 miliar, supaya menjadi Rp 1 triliun pada 2019.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Pertamina EP Nanang Abdul Manaf mengatakan, dukungan perusahaan terhadap pemerintah daerah tidak perlu diragukan. Ini sebab Pertamina EP memang memiliki visi dan misi untuk tumbuh bersama lingkungan di daerah operasi serta memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

"Soal dukungan perusahaan, kami jamin. Namun, mohon Pemkab Bojonegoro juga bisa membantu penyelesaian proses perizinan yang merupakan aspek pemenuhan legalitas untuk melanjutkan kegiatan operasi," kata Nanang.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Lapangan Asset 2 Prabumulih Field di Sumatera Selatan (Foto: Dok Pertamina EP)

Pertamina EP sangat berharap izin yang berhubungan dengan kelangsungan operasi tidak tertahan karena proses formalitas perizinan. Alasannya, kelancaran kegiatan operasi sangat berpengaruh pada pencapaian target produksi.

"Bila itu tercapai, tentu akan ada investasi, membuka lapangan kerja dan akan bisa menyumbangkan tambahan PAD Kabupaten Bojonegoro lewat perputaran perekonomian," ucap Nanang.

Sementara itu, Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Ali Masyhar menambahkan, semua masukan dan harapan Pemkab Bojonegoro akan benar-benar menjadi perhatian dari SKK Migas dan KKKS.

"Komitmen itu tidak perlu diragukan, tentu dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Harapannya hanya satu, yakni Pemda bisa mempercepat perizinan yang diperlukan kegiatan hulu migas, sehingga target-target 2019 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR dapat tercapai," kata Ali.

Sementara Ridwan Hisjam dari Komisi VII DPR yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyebutkan target lifting migas akan bisa tercapai apabila program kerja Pertamina EP berjalan sesuai jadwal dan tepat waktu. Komisi VII DPR RI akan tetap mendukung Pertamina.

"Kami merasa perlu untuk mengingatkan diperlukannya penguatan sinergi dan dukungan dari PemKab Bojonegoro, agar produksi dan target lifting migas dari Pertamina benar-benar bisa dicapai," ucap Ridwan.

Setelah pertemuan dengan Bupati Bojonegoro, Nanang Abdul Manaf mengajak diskusi rekan pekerja dari Asset 4, Sukowati Field dan Cepu Field terkait strategi perusahaan mulai dari perencanaan RK hingga eksekusinya.

Dipaparkan, proses bisnis perusahaan migas sifatnya sequencial. Setiap tahapan itu saling terkait. Legal Relation dalam hal ini merupakan ujung tombak dari tahapan demi tahapan perencanaan izin hingga ke proses bisnis selanjutnya.

"Apabila ada hambatan dengan perizinan maka pasti akan terdampak pada tahapan selanjutnya. Untuk itu dahulukan pendekatan kehumasan, komunikasi yang baik dan pembinaan hubungan baik dengan stakeholder," pesan Nanang.

Ditambahkan, bila di tataran lapangan komunikasi dengan stakeholder tidak berjalan dengan baik, maka eskalasikan ke asset, bila perlu dukungan direksi akan siap untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

"Jajaran direksi siap untuk memberi support untuk semua yang dibutuhkan oleh tim di lapangan," ujar Nanang.

Seperti diketahui, Kabupaten Bojonegoro kini menjadi salah satu tulang punggung penghasil minyak dan gas nasional.

Dari lapangan Banyuurip yang dikelola Exxon Mobil Cepu, Limited, Bojonegoro menyumbang 210.000 barel minyak per hari. Oleh karena itu, Bojonegoro mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) migas lebih dari Rp 2,7 triliun pada 2018.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemerintah telah menetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola blok minyak dan gas (migas) Rokan‎ setelah 2021. Keputusan ini merupakan kado pemerintah untuk rakyat Indonesia menjelang hari kemerdekaan ke-73.