Inklusi Keuangan Indonesia Tertinggal di Asia Tenggara

20151123-Sepakat, Ketua Pansel Capim KPK Serahkan Dokumen Para Calon ke Komisi III DPR — Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Destry Damayanti. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Destry Damayanti mengatakan, akses masyarakat Indonesia terhadap jasa keuangan atau inklusi keuangan masih tertinggal jika dibandingkan negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Filipina. Padahal, sektor jasa keuangan memiliki peran yang penting dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Saat ini Indonesia masih dihadapkan pada masalah pendalaman di sektor jasa keuangan tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stagnan dikisaran 5 persen membutuhkan upaya untuk mencegah berlanjutnya pemburukan situasi. Dan sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor penting yang berperan di dalamnya," ujarnya di Century Park, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Destry mengatakan, isu pendalaman keuangan menjadi hal penting yang perlu diangkat mengingat kondisi sektor keuangan Indonesia masih didominasi oleh perbankan dengan 115 bank umum dan 1.593 BPR yang menguasai 77,15 persen pangsa pasar aset. Sementara pasar modal Indonesia, baik ekuitas, maupun obligasi masih relatif tertinggal dibandingkan negara lain.

"Untuk itu diperlukan perbaikan dari sisi demand (investor), suplly (instrumen), infrastruktur pasar dan kebijakan yang kondusif, serta memperkuat regulasi untuk melindungi hak-hak investor dan jaminan penegakan hukum, serta menyederhanakan perizinan usaha dan investasi keuangan," jelasnya.

Upaya pendalaman sektor jasa keuangan perlu terus dilakukan dengan tetap memperhatikan pengelolaan risiko dan stabilitas sistem keuangan. Pendalaman keuangan menjadi sangat penting mengingat peran sektor jasa keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan, maupun sistem pembayaran yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

"Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi ke depan, sektor jasa keuangan dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan investasi sehingga perlu dilakukan upaya inklusi keuangan, baik dari pasar keuangan maupun institusi keuangan," jelasnya.

Istilah inklusi keuangan muncul sebagai penegas bahwa pembangunan yang berkualitas pada sektor keuangan tidak hanya berfokus pada aspek kedalaman, namun juga pada keterjangkauan serta efisiensi penyedia jasa keuangan. Meskipun peran dan keberhasilan sektor keuangan dalam menumbuhkan ekonomi berbeda-beda, namun diperlukan sektor keuangan yang efektif dan efisien untuk menumbuhkan perekonomian yang berkualitas.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

OJK mengeluarkan aturan terkait DP nol persen untuk kredit kendaraan.

2 dari 2 halaman

Genjot Inklusi Keuangan, OJK Canangkan Hari Indonesia Menabung

20151104-OJK Pastikan Enam Peraturan Akan Selesai Pada 2015 — Petugas saat bertugas di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta,(4/11/2015). Pengawas Pasar Modal OJK mengatakan pembahasan enam beleid sudah final karena tidak ada lagi perdebatan dari segi substansi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mencari upaya agar inklusi keuangan di Indonesia dapat tercapai. Salah satunya melalui pencanangan Hari Indonesia Menabung.

Program tersebut akan menyasar lebih banyak masyarakat di seluruh nusantara. Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sardjito mengatakan, program Hari Indonesia menabung akan dimulai dengan pembuatan rekening bagi pelajar. Pembuatan rekening tidak akan ditarik biaya.

"Yang paling penting, rencananya akan ada hari Indonesia Menabung. Jadi kita pengen supaya inklusif masyarakat Indonesia terutama pelajar, semua punya rekening," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Sardjito melanjutkan, program ini akan menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama. Sebab, pemerintah juga nantinya menyasar mahasiswa dan pelajar yang mengenyam pendidikan di sekolah keagamaan.

"Termasuk pelajar di sekolah keagamaan. Mereka boleh pilih, misal NU, Muhammadyah boleh kalau mau yang berbasis syariah juga boleh. Tapikan jadi kita harus bekerjasama dengan Kemendikbud, Kemendag, supaya semua siswa di Indonesia punya rekening," ujar dia.

Selain pembuatan rekening bagi pelajar, pemerintah bersama OJK dan Bank Indonesia juga akan mengajak masyarakat agar menghidupkan rekening di bank yang telah lama dibuat namun tidak bergerak baik menyimpan atau meminjam.

"Kita juga dorong supaya tidak ada dormant account, jadi punya account tapi tidak jalan. Kita harus budayakan mereka. Jadi nanti dengan Hari Menabung Nasional, setiap hari tertentu orang-orang akan menabung," tutur dia.

"Jadi nanti masyarakat Indonesia tidak hanya punya account tapi membudayakan mereka bisa saving. Karena kenyataannya, ratio saving to GDP kita masih rendah. Sementara pendapatan masyarakat kita meningkat," kata Sarjito.