Menko Darmin Masih Pikir-Pikir Buat Boikot Produk Eropa

Perdagangan Perdana Bursa 2019 — Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution memberi sambutan saat membuka perdagangan saham perdana 2019 di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (2/1). IHSG menguat 10,4 poin atau 0,16 persen ke 6.204 pada pembukaan perdagangan saham 2019. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengaku masih mempertimbangkan soal rencana Indonesia untuk memboikot produk asal Uni Eropa. Sebab, apabila pemerintah melawan kampanye hitam kelapa sawit yang dilakukan oleh Eropa dengan cara itu, justru bisa berdampak negatif bagi Indonesia.

"(Rencana pemboikotan?) Itu nanti jangan diterang-terangin. Kalau dia justru suda siap malah susah kita nanti," katanya saat ditemui di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Darmin mengatakan, saat ini pemerintah terus berjuang melawan kampanye hitam yang dijalankan Uni Eropa terhadap produk minyak kelapa sawit atau CPO Indonesia. Dia pun meminta agar Pemerintah Uni Eropa dapat mempertimbangkan kembali dan menggunakan produk ekspor CPO dari Indonesia.

"Iya ini masih berjuang supaya (ini bisa diselesaikan). (Intinya) kita berjuang supaya itu tidak terjadi. Atau ada perubahan, bagaimana dampaknya ya nanti tergantung perubahannya gimana," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah memberi sinyal akan melarang produk-produk asal Uni Eropa. Rencana ini merupakan imbas dari kampanye negatif terhadap kelapa sawit asal Indonesia oleh Uni Eropa.

"Kita harus punya pilihan hidup ini. Jadi kita juga harus tegas. Kita tidak mau didikte. Jadi orang suka bilang, seolah-olah presiden mau diatur. Sama sekali tidak pernah bisa diatur. National interest kita itu di atas segala-galanya," kata Luhut beberapa waktu lalu.

Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mendukung rencana hal tersebut. Sebab, jika kelapa sawit diboikot maka berdampak kepada 15 juta pekerja dan petani sawit di Indonesia, sehingga daya beli pun akan turun.

"Karena kalau sawit diboikot maka akan merugikan setidak-tidaknya 15 juta para pekerja. Maka mereka daya belinya turun, ekonomi kita bisa rusak maka kita tidak beli barang eropa. Bisa terjadi itu," kata JK.

Tak hanya pemerintah, kalangan pengusaha juga mendukung pelarangan produk Uni Eropa. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor menyebutkan pengusaha nasional siap mendukung semua langkah yang akan diambil oleh pemerintah dalam melawan UE.

"Mendukung pemerintah, apapun yang dilakukan pemerintah. Apapun yang dilakukan pemerintah pengusaha siap mendukung dan pengusaha ikut serta bersama pemerintah," kata dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Indonesia Ajak Kolombia Lawan Diskriminasi Kelapa Sawit Uni Eropa

20160308-Ilustrasi-Kelapa-Sawit-iStockphoto — Ilustrasi Kelapa Sawit (iStockphoto)

Pemerintah akan menggandeng Kolombia dalam upaya melawan kampanye hitam terhadap minyak kelapa sawit (Crued Palm Oil/CPO) oleh Uni Eropa. Kolombia selama ini dikenal sebagai salah satu produsen terbesar kelapa sawit di dunia.

"Salah satu negara Latin yang bisa kita ajak kerjasama itu Kolombia. Karena dia produsen sawit, makanya kita harus kerja bareng dengan Kolombia, baik pemerintah maupun pebisnisnya," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Ratu Silvy Gayatri di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Selain itu, kerjasama perdagangan produk turunan sawit antara Indonesia dengan negara-negara di Kawasan Amerika Latin juga bisa juga digalakkan ke depan.

"Bisa kerjasama dong. Mungkin produk turunan sawitnya seperti sabun dan lain-lain, harus diperkenalkan. Sabun tuh sudah bisa masuk di sana (Amerika Latin)," ungkap dia.

Sementara Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan, Arlinda memastikan jika pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah terkait ekspor CPO.

"Pemerintah sedang melakukan langkah-langkah dan sedang melakukan koordinasi. Yang pasti, pemerintah sedang berupaya agar kelapa sawit kita bisa tetap ekspor," kata Arlinda.