Intip Sejumlah Batas Tarif Tiket Pesawat untuk Kelas Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan tarif batas atas tiket pesawat untuk penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri untuk setiap rute penerbangan.

Hal ini seperti diputuskan dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor 72 Tahun 2019 tentang tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

Hal ini sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri (PM) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri pada 29 Maret 2019.

Melalui KM Nomor 72 Tahun 2019, Menhub menetapkan tarif batas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri untuk setiap rute penerbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tercantum dari keputusan menteri itu. Demikian mengutip laman Setkab, Sabtu (30/3/2019).

Besaran tarif batas atas sebagaimana dimaksud, menurut keputusan menteri ini, belum termasuk pungutan pajak pertambahan nilai (PPN), iuran wajib dana pertanggunan dari PT Jasa Raharja (Persero), biaya tambahan dan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U).

"Penetapan tarif batas atas sebagaimana dimaksud dijadikan pedoman bagi badan usaha angkutan udara niaga berjadwal menetapkan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi pada rute yang dilayani setelah mendapatkan persetujuan izin rute,” bunyi diktum ketiga keputusan menhub itu, seperti dikutip dari laman Setkab, Sabtu (30/3/2019).

Dalam keputusan menhub itu, diatur juga tarif batas bawah penumpang pelayanan kelas ekonomi dengan ketentuan paling sedikit 35 persen dari tarif batas atas sesuai kelompok pelayanan yang ditetapkan.

Menurut keputusan menhub ini, badan usaha angkatan niaga berjadwal dalam memberlakukan tarif tiket pesawat untuk penumpang pelayanan ekonomi harus memperhatikan antara lain:

a.Masukan dari asosiasi pengguna jasa penerbangan

b. Perlindungan konsumen

c.Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat

d. Melakukan publikasi yaitu menyebarluaskan tarif yang diberlakukan melalui media cetak dan elektronika dan atau dipasang pada setiap tempat penjualan tiket pesawat udara.

"Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam keputusan menteri ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi diktum keenam keputusan menteri ini.