Operasi Komersial MRT Jakarta Tunggu Pergub Terbit

Bulan Depan Masyarakat Bisa Ikut Uji Coba MRT — Dua kereta MRT Jakarta berada di stasiun Lebak bulus Jakarta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta PT MRT Jakarta masih menunggu terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta terkait pengoperasian MRT secara komersial. Rencananya, mulai 1 April 2019 besok, moda transportasi massal tersebut beroperasi secara komersial dan tidak lagi gratis.

Corporate Secretary MRT Jakarta, Muhammada Kamaluddin mengatakan, rencananya Pergub tersebut akan diumumkan pada hari ini.

"Nanti akan diumumkan oleh pemerintah provinsi, akan diumumkam segera, hari ini atau malam ini," ujar dia di Jakarta, Minggu (31/3/2019).

Pergub tersebut salah satunya menetapkan tarif MRT Jakarta yang akan dipatok sebesar Rp 14 ribu untuk jarak terjauh.

"Itu juga tunggu saja tertulisnya seperti apa. Kami akan ikuti sebagaimana arahan pemerintah provinsi," lanjut dia.

Kamaluddin belum bisa mastikan apakah MRT tetap akan digratiskan jika hingga hari ini Pergub tersebut belum keluar. Namun dia optimis payung hukum ini akan segera terbit.

"Kami optimis (terbit hari ini), karena kami mengikuti semua prosesnya kami optimis pergubnya bisa diterbitkan. Tunggu saja pengumuman dari pemerintah," tandas dia.

2 dari 2 halaman

Bangun MRT, Intip Komposisi Utang RI kepada Jepang

Pembangunan moda raya terpadu (MRT) Jakarta Fase I yakni dengan rute stasiun Bundaran HI-Lebak Bulu menelan biaya sebesar Rp 16 triliun.

Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar menuturkan, baik MRT Fase I maupun MRT Fase II, keduanya dibangun dari utang oleh Jepang atau Japan International Cooperation Agency Jepang (JICA).

Dia mengatakan, masa utang RI ke Jepang untuk MRT Fase I selama 30 tahun. Itu ditambah dengan masa tenggang (grace period) selama 10 tahun.

"Pinjaman ke Jepang Rp 16 triliun dengan 10 tahun grace period dan 30 tahun masa utangnya. Jadi 2027 kita mulai membayar utang," tutur dia Jumat (29/3/2019).

Untuk pembayarannya pun, porsinya akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"30 tahun akan dibagi II pembayaranya yakni 51 persen oleh Pemprov ditangung APBD dan 49 persen ditanggung APBN. Jadi ini formatnya sama dengan fase II, Rp 22,5 triliun sudah disepakati, 10 tahun grass period dan komposisinya pendanaannya sama 51 persen APBD dan 49 persen itu adalah APBN," kata dia.

Sebelumnya, usai MRT Jakarta Fase I yaitu dari stasiun Bundaran HI-Lebak Bulus, PT MRT Jakarta memastikan, MRT Fase II akan mulai dibangun pada 2019.

Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, Silvia Halim mengatakan, MRT Fase II yakni rute stasiun Bundaran HI-Kota menelan biaya investasi sebesar Rp 22,5 triliun. Proses tender pun dilakukan pada tahun ini.

"Tahun ini bakal mulai tendering fase II. Akhir tahun 2019 sudah mulai dikerjakan. Mulai relokasi utilitas sepanjang korider fase II. Mulai bongkar-bongkar jalan lagi Thamrin dan Hayam Wuruk," tutur dia di Jakarta, Jumat 29 Maret 2019.

Dia menambahkan, perusahaan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg) untuk membangun track MRT di wilayah atau kawasan seputar Monas.

"Monas sudah dapat persetujuan Kemensesneg untuk bangun di kawasan Monas," kata dia.

Silvia menuturkan, MRT Fase II ditargetkan rampung pada 2024. "Target rampung akhir 2024, 2025 beroperasi," pungkasnya.