Penyaluran KUR Kecil di Papua, Ini Pemicunya

Pemerintah siapkan KUR pada bisnis di sektor wisata — Pengrajin membuat sovenir papan seluncur di Bali, Senin (15/10). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta pelaku usaha sektor pariwisata dapat memanfaatkan KUR dengan bunga 7%. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan keuangan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah timur khususnya Papua tergolong kecil. Sementara itu yang terbesar masih didominasi Jawa.

Hal ini karena daerah tersebut mayoritas usaha di sektor tambang. Untuk diketahui, pertambangan salah satu sektor yang dikecualikan dalam pemberian KUR.

"Kalau Papua banyaknya pertambangan. Makanya kalau harga komoditas lesu dia turun," ujar Iskandar di Hotel Harris, Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Iskandar melanjutkan, meski tidak mendapat KUR, pemerintah mengajak masyarakat daerah tersebut untuk memanfaatkan tax allowance dan tax holiday yang diperuntukkan pengusaha tambang.

"Kita wajibkan mereka salah satunya tax holiday. Itu smelter mulai dari hulu dapat tax holiday. Signifikan 25 persen itu, kalau dia profit Rp 1 triliun, tidak bayar pajak Rp 250 miliar loh," ujar dia.

Penyaluran KUR secara keseluruhan wilayah Indonesia hingga Februari 2019 sebesar Rp 23 triliun dari target sebesar Rp 140 triliun. Penyaluran ini tergolong bagus seiring dengan meningkatnya permintaan kredit sektor produksi.

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Kucuran KUR

Tingkatkan Volume KUR, OJK Bentuk Sistem Klaster untuk UKM — Suasana saat perajin memproduksi sepatu di sebuah rumah industri di Jakarta, Selasa (6/3). OJK dan Menko Perekonomian memfokuskan kredit usaha rakyat (KUR) bagi UKM dengan sistem klaster. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Februari 2019 sebesar Rp 23 triliun dari target sebesar Rp 140 triliun. Penyaluran ini tergolong bagus seiring dengan meningkatnya permintaan kredit sektor produks.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, permintaan KUR meningkat karena bunga yang ditawarkan cukup menarik.

"Dengan turunnya bunga menjadi 7 persen tadi permintaan luar biasa," ujar dia di Hotel Harris, Jakarta, Kamis 4 April 2019.

Iskandar mengatakan, pemberian KUR merupakan salah satu upaya pemerintah membantu pembiayaan usaha bagi KUR.

Pemberian KUR bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dimulai pada 2007 dan masih cukup diminati hingga saat ini.

"Demandnya KUR ini rendah dulunya, berarti harga kesimbangan sebelumnya terlalu tinggi. Itu latar belakang kita menurunkan salah satu bunganya agar orang kecil punya akses pembiayaan kredit," ujar dia.

"Bagaimana membuat ini menarik, caranya dengan memberikan suku bunga. Pemerintah kan tidak punya dana, bagaimana caranya ini berkembang. Maka harus B to B supaya kesinambungan, dengan memberikan subsidi bunga pada 2015," ia menambahkan.

Iskandar melanjutkan, pemerintah juga terus memperluas sektor penerima KUR. Pada 2018, pemerintah sudah mengalokasikan KUR kepada petani garam yang sebelumnya tidak memiliki akses pembiayaan.

"Pertambangan tidak boleh dapat KUR, ternyata petani garam masuk ke pertambangan. Ini kan ironis, petani garam yang miskin tidak dapat bantuan. Makanya kita ubah yang terpenting kita buat sektornya. Sektornya hanya untuk pelaporan. Semua UMKM sepanjang produktif boleh dapat KUR," tandasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Memerlukan entrepreneur yang makin banyak

Naik Mesin Pemanen Modern, Presiden Prabowo Tinjau Progres Pertanian di Merauke