Menhub: Pembangunan Bandara Kertajati Keinginan Pemda

Liputan6.com, Palangkaraya - Keterisian Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat masih minim. Awalnya, bandara ini diyakini mampu menjadi penghubung antar daerah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan) dengan daerah lain.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan awalnya pembangunan bandara tambahan akan dibangun di Karawang, melihat potensi industri. Namun, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat meminta pembangunan dilaksanakan di Kertajati.

"Ini bukan alasan ya, menurut studi Kemenhub, bandara tambahan ada di Karawang, tapi memang awalnya yang minta pembangunan Kertajati itu Pemda, akhirnya kita turuti," ujar dia di Palangkaraya, Senin (8/4/2019).

Dia mengungkapkan jika mulanya Kemenhub dan Angkasa Pura (AP) II merekomendasikan untuk membuat bandara ukuran kecil untuk pesawat jenis ATR. Namun pemda ingin bandara yang lebih luas.

"Saya bilang ke Dirut AP II, kalau mau bangun kecil dulu, kita dapat kewenangan dari Bu Rini (Menteri BUMN) anggaran Rp 600 miliar. Tapi Pemda ingin langsung runway 2.500 meter, anggarannya Rp 2,6 triliun," ungkap Budi.

Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin menambahkan upaya meramaikan Bandara Kertajati berasal dari 3 potensi, yaitu umroh, haji dan pariwisata. Potensi pariwisata daerah harus dikenalkan untuk menarik wisatawan.

"Daerah Ciayumajakuning harus digencarkan potensi pariwisatanya, supaya bisa menarik pengunjung datang dan tingkat keterisian bandara meningkat," tutupnya.

2 dari 3 halaman

Umrah Dongkrak Tingkat Keterisian Bandara Kertajati

Tingkat keterisian penerbangan dari dan ke Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat masih sepi. Saat ini, tingkat keterisian bandara tersebut tidak mencapai 30 persen. Segala cara terus dilakukan untuk mengisi kekosongan ini, salah satunya dengan mendorong masyarakat untuk umrah melalui Bandara Kertajati.

Direktur Utara PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin menyatakan saat ini rombongan umrah dari 4 provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, Lampung dan Jawa Barat berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Awaluddin menganggap keberangkatan rombongan umrah dari Lampung dan Jawa Barat harusnya bisa dialihkan ke Bandara Kertajati.

Untuk diketahui, PT Angkasa Pura II merupakan perusahaan yang saat mengelola operasional Bandara Kertajati.

"Kalau Jakarta dan Banten nggak logis kalau harus ke Kertajati, karena lebih dekat ke Soekarno-Hatta. Lampung dan Jawa Barat ini yang kita dorong untuk mengisi Kertajati," ujar Awaluddin di Palangkaraya, Senin (8/4/2019).

Awaluddin juga menyatakan aksesibiltas dari dan menuju Bandara Kertajati sebenarnya tergantung pada jalan tol Cisumdawu yang tak kunjung rampung. Menurut Awaluddin, dari 6 section pembangunan jalan tol, baru 2 section yang akan selesai tahun ini.

"Dari 6 section, tahun ini baru 2 yang selesai. Sisanya lagi, 4 section itu diantaranya ada isu pembebasan lahan," ujarnya.

Awaluddin juga menyatakan potensi umrah di Indonesia saat ini mencapai 2 juta penumpang per tahunnya. Jika sebagian dialihkan ke Bandara Kertajati, diharapkan ada 1 juta penumpang per tahunnya di sana.

"Umrah dan haji per tahun saja potensinya 2 juta (penumpang) per tahun. Kalau dibagi dua, setahun 1 juta (penumpang) itu bisa dapat. Hanya dari umroh dan haji," tutupnya.

3 dari 3 halaman

Bandara Kertajati Sepi Penumpang karena Dibangun Tanpa Kajian Pasar

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati yang terletak di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, hingga saat ini masih sepi penumpang. Tingkat okupansi bandara ini dikabarkan masih di bawah 30 persen.

Melihat situasi ini, pengamat penerbangan yang juga anggota Ombudsman RI Alvin Lie menduga, proses pembangunan bandara yang memakan biaya Rp 2,6 triliun ini tidak disertai dengan kajian kelaikan mengenai potensi pasar maupun aspek ekonomi.

"Nah ini barang sudah jadi sekarang. Jadi untuk Kertajati ini konsep produknya harus jelas, ini bandara mau dijadikan bandara apa, apakah bandara umum atau bandara yang spesialis, misalnya fokus pada pesawat charter, atau kargo, atau untuk MRO (Maintenance Repair & Overhaul atau perbaikan dan perawatan pesawat)," urainya kepada Liputan6.com, Senin (8/4/2019).

Saat memulai proyek seharusnya turut diperhitungkan beberapa aspek. Seperti jumlah penduduk di sekitar kawasan bandara, pola perjalanan warga sekitar dengan transportasi udara seperti apa, hingga kebutuhan sektor industri dan perdagangan di sana.

"Sebaliknya, orang-orang dari luar Kertajati, apa keperluan mereka datang ke lokasi tersebut. Tidak bisa hanya mempromosikan bandaranya, tapi wilayahnya. Apakah ada potensi wisata, perdagangan, perindustrian, atau mungkin ada pendidikan atau perawatan kesehatan, itu kan macam-macam daya tarik yang bisa ditawarkan," sambungnya.

Tonton Video Ini:

Pesawat Kepresidenan mendarat di Bandara Kertajati Majalengka