RI Berpeluang Terapkan Blended Finance di Sektor Perikanan

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara Memorandum of Understanding (MoU) between Bappenas and IFPRI yang berlangsung Jumat (12/4/2019). (Dok Bappenas)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian PPN/Bappenas telah mengadakan pertemuan di Bali selama pertemuan tahunan IMF-WB dan membahas rencana pembentukan skema pendanaan blended finance untuk mendukung pembangunan di bidang kelautan dan perikanan Indonesia. Blended finance bertujuan agar Pemerintah Indonesia dapat menarik investasi untuk membiayai konservasi laut dan reformasi perikanan menuju keberlanjutan.

Skema pendanaan ini dapat berasal dari filantropi, dana publik, dana bilateral atau multilateral, dan dana swasta untuk konservasi yang digerakkan oleh komunitas.

"Kami juga telah menyelesaikan fase 1 dari 3 fase yang meliputi pengaturan kerangka kerja, implementasi, dan pelembagaan. Selain itu, kami juga sepakat untuk membentuk Marine Financing Authority (MFA) yang mengikuti cetak biru struktur otoritas swadana tradisional melalui penyediaan layanan dan fungsi penerbitan utang ke nelayan lokal,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara Blended Finance on Marine Conservation and Fisheries, Kamis (11/4), di Washington DC, Amerika Serikat, seperti dikutip dari keterangan tertulis,(16/4/2019).

RARE adalah LSM konservasi global dengan kompetensi inti kampanye adopsi perilaku yang memfasilitasi perubahan di masyarakat. RARE telah berhasil menerapkan blended finance bidang perikanan di Filipina.

Struktur blended finance ini mencakup beberapa komponen utama seperti: investor, penjamin, otoritas, otoritas pembiayaan kredit dan badan pengatur, terdiri dari dewan direksi dan otoritas manajemen.

RARE telah bekerja sama dengan komunitas di Indonesia selama lebih dari 15 tahun, membangun kemitraan yang kuat dan beragam, meliputi kerja sama dengan Pemerintah Indonesia, lembaga akademis, dan LSM.

Sejak 2010, RARE bersama para mitra dari Taman Nasional, kantor regional Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta lembaga swadaya lainnya, telah menjalankan 37 kampanye perikanan di Indonesia, Malaysia, dan Timor Leste.

2 dari 2 halaman

Potensi Besar

Menteri Bambang berpendapat Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menerapkan blended finance di bidang perikanan dan konservasi laut.

“Indonesia memiliki peluang untuk berkontribusi pada desain dan implementasi struktur blended finance inovatif pertama dengan target manajemen perikanan dan konservasi laut berkelanjutan. Apalagi ekonomi Indonesia terus tumbuh dan masih terus membutuhkan sumber daya tambahan untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan. Iklim investasi di Indonesia juga semakin baik.

Peningkatan pendapatan per kapita menunjukkan peningkatan kapasitas pembelian, dan ini berarti lebih banyak peluang investasi.

"Pada konservasi laut, kita telah menargetkan 30 juta hektar pada tahun 2030, dan untuk itu Pemerintah Indonesia membutuhkan dana yang besar untuk memenuhi tujuan ini. Pada perikanan, kita juga membutuhkan dana untuk meningkatkan perikanan skala kecil, sehingga kita harapkan lebih dari 90 persen perikanan Indonesia di pantai hingga 12 mil laut,” jelas Bambang.

Untuk mendukung pencapaian target SDGs khususnya Goal 14: Kehidupan di Bawah Air yang mencakup sektor kelautan dan perikanan, Pemerintah Indonesia akan melakukan empat hal. Pertama, mendukung pengembangan struktur keuangan yang memperkuat pelaksanaan kegiatan yang akuntabel dan transparan dalam mencapai target pembangunan.

Kedua, menjembatan investasi swasta terhadap rantai nilai perikanan melalui pengembangan struktur keuangan campuran yang dapat mendorong masyarakat untuk dapat mengimplementasikan program perikanan berkelanjutan. Ketiga, mengembangkan kebijakan keuangan untuk investasi di sektor pembangunan ramah lingkungan melalui obligasi hijau. Keempat, mendukung studi terkait mekanisme transfer dana antar pemerintah.