Sukses

Jonan Minta PLN Jaga Pasokan Listrik hingga Daerah Terpencil saat Pilpres

Menteri ESDM Ignasius Jonan meminta kepada PT PLN (Persero) agar berkoordinasi dengan KPU untuk mendeteksi keperluan listrik di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta kepada PT PLN (Persero) agar berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendeteksi keperluan listrik di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat hari pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, yakni 17 April 2019.

"Saran saya, sebelum tanggal 17 itu PLN bicara lagi dengan KPU, kurangnya apa, apa yang diperlukan, nanti masukan-masukan dari KPU sebelum tanggal 17 itu apa," imbuh Jonan di Pusat Pengatur Beban (P2B) PLN di Gandul, Depok, Jawa Barat, Jumat (12/4/2019).

Selain itu, ia juga menginstruksikan PLN untuk memastikan kelancaran penyaluran listrik di wilayah terpencil Nusantara pada saat pemilu berlangsung.

"Kalau bisa hingga setiap KPU Daerah itu tanya lagi apa yang perlu dipersiapkan. Khususnya mungkin untuk daerah-daerah terpencil dan remote yang mungkin komunikasinya tidak mudah," desaknya.

"Setelah itu di kantor-kantor KPUD untuk penghitungan suara dan untuk sistem logistiknya jangan sampai down. Jadi bukan hanya KPU pusat saja, tapi KPUD di daerah juga," dia menambahkan.

Adapun PLN memproyeksikan beban listrik pada saat Pemilihan Umum, Rabu (17/4/2019) mendatang memang akan mengalami penurunan. Ini lantaran pada hari tersebut konsumsi tenaga listrik yang sangat besar seperti di sektor industri dan perkantoran akan berhenti beroperasi.

Direktur Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) Amir Rosidin mengungkapkan, daya beban listrik saat siang pada 17 April nanti akan diturunkan sebesar 5.000 Mega Watt (MW), dari 20 ribu MW menjadi 15 ribu MW.

Pengurangan beban puncak juga akan terjadi saat malam harinya, yakni dari rata-rata sebesar 26-27 ribu MW menjadi 22 ribu MW. Hal tersebut sengaja dilakukan lantaran sistem daya listrik yang ada dinilai sudah mencukupi.

"Jadi secara sistem kita cukup, beberapa pembangkit malah dipadamkan karena itu tidak dibutuhkan lagi. Sistem sudah cukup," ungkap Amir.

Regional Jawa dan Bali bahkan disebutnya bakal menurunkan konsumsi listrik yang lebih besar, yakni hingga minus 1.000 MW. "Untuk sistem di Jawa-Bali, kalau rata-rata sekitar 2-2.500 (MW), ini turun menjadi 1.200 MW. Jadi turun sekitar 1.000 MW," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Cara PLN Amankan Obyek Vital Kabel Listrik Bawah Laut Jelang Pilpres

Sebelumnya, PLN Unit Induk Transmisi Jawa bagian Timur dan Bali menerapkan strategi untuk mengamankan obyek vital nasional kabel bawah laut di Selat Bali. Pengamanan dilakukan menjelang momen krusial Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden (Pilpres) dan Pileg pada 17 April. 
 
Langkah yang diambil untuk mengamankan pasokan listrik di Bali, aparat keamanan melakukan simulasi pengamanan situasi tanggap darurat kabel bawah laut 150.000 Volt Jawa Bali di Selat Bali.
 
Kabel bawah laut ini memasok 50 persen kebutuhan listrik di seluruh Pulau Bali. Sebab itu, kabel bawah laut ini merupakan salah obyek vital nasional yang ada di Banyuwangi.
 
“Simulasi ini penting dilakukan untuk memastikan pasokan listrik ke Bali aman. Hampir 50 persen listrik di Bali dipasok dari Jawa dengan kabel ini. Untuk memastikan bahwa kita siap untuk mengamankan pasokan listrik di Jawa Timur dan Bali,” kata General Manager PLN Unit Induk Transmisi Jawa bagian Timur dan Bali, Suroso di Banyuwangi, Rabu (10/4/2019)  
 
Kebutuhan listrik di Bali saat ini mencapai sebesar 950 megawatt (Mw). Kabel listrik bawah laut dari Jawa memasok listrik sekitar 400 Mw. Angka ini sudah mendekati setengah dari kebutuhan listrik Pulau Dewata.
 
Simulasi ini, menurut dia, juga dilakukan menjelang momen penting dan krusial yakni pemilu Presiden dan Pileg 2019. Dengan demikian, pada saat pelaksanaan Pemilu tidak ada masalah terkait pasokan listrik. 
 
Pelaksanaan simulasi ikut menjadi bagian dari sinergi antara PLN dan instansi terkait seperti TNI AL, ASDP, Polairud, Pelindo dan instansi terkait yang lain.
 
“Sehingga jika ada indikasi yang berpotensi mengganggu kabel laut bisa diamankan dengan segera. Itu yang disasar dalam latihan tanggap darurat ini,” katanya ditemui usai pelaksanaan simulasi.