Sandiaga: RI Sudah Saatnya Punya Bank Syariah Terbesar di ASEAN

Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyoroti soal kebocoran penerimaan negara. Menurut dia, KPK menyebut jika kebocoran penerimaan negara mencapai Rp 2.000 triliun.

‎"Masalah penerimaan negara ini sangat krusial. KPK menyebut seharusnya kita menerima Rp 4.000 triliun, tetapi hanya Rp 2.000 triliun. Ini berarti ada kebocoran Rp 2.000 triliun. Saya katakan Rp 1.000 triliun, tapi KPK nyatakan lebih," ujar dia dalam Debat ke-5 di Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Selain itu, Prabowo juga menyoroti soal turunnya rasio perpajakan Indonesia dari 16 persen menjadi Rp 10 persen. Penurunan rasio pajak ini dinilai membuar Indonesia kehilangan USD 60 miliar tiap tahun.

"Rasio pajak kita pernah mencapai 16 persen sekarang melorot menjadi 10 persen, kita kehilangan USD 60 miliar tiap tahun," ungkap dia.

Menurut Prabowo, Indonesia harus mencontoh Malaysia dan Thailand dalam meningkatkan rasio pajak menjadi 19 persen. Hal ini bisa dicapai dengan pemanfaatan teknologi informasi yang akan membuat penerimaan pajak menjadi lebih transparan.

"Malaysia dan Thailand tax ratio-nya mencapai 19 persen. Mereka laksanakan program information technologi, gunakan komputerisasi. Sehingga bisa naik 19 persen.‎ Dengan program informasi dan teknologi, rasio pajak kita bisa kembali ke 16 persen," tandas dia.

Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, menaikkan rasio pajak sangatlah tidak mudah karena jika dilakukan dengan tergesa-gesa maka bisa membuat Shocked Economy.

"Kalau ingin menaikkan tax ratio. Ada 5 persen kurang lebih dari GDP kita jumlahnya mencapai Rp 750 triliun. Jika itu ditarik dari pajak maka akan terjadi Shocked Economy," kata Jokowi.

Oleh sebab itu, ide yang Jokowi kemukakan adalah menaikkan rasio pajak secara bertahap atau gradual.

Langkah yang dilakukan adalah dengan membangun basis pajak. "Itu susah kita lakukan dari tax amnesty. Kita dapatkan income dari sana. Supaya tidak Shocked Economy," terang Jokowi