Dana Pinjaman untuk Pengolahan Air Limbah Jakarta Diteken Mei 2019

Kementerian PUPR mengembangkan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung yang akan melayani 300 ribu jiwa penduduk. (Dok Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan komitmen untuk memberikan dana pinjaman proyek pengolahan air limbah Jakarta atau Jakarta Sewerage System (JSS). Rencananya, penyaluran dana pinjaman ini akan ditandatangani pada Mei 2019.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, proyek Jakarta Sewerage System tengah masuk ke dalam tahap menyiapkan desain, yakni untuk Zona 1 dan Zona 6.

"Untuk JSS, sekarang sudah persiapan desain. Loan signing-nya sudah sebentar lagi. Sebulan lagi, jadi bulan Mei," ungkap dia di Jakarta, Senin (22/4/2019).

Proses penandatanganan itu disebutkannya akan dilakukan secara paralel dengan menyiapkan desain proyek untuk kemudian masuk ke dalam tahap lelang kontraktor.

Seperti diketahui, Jakarta Sewerage System merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk meningkatkan cakupan wilayah pengolahan air limbah di kawasan Jakarta. Zona 1 dan Zona 6 pada proyek ini merupakan dua zona prioritas dari 15 zona pengolahan air limbah Jakarta.

Pendanaan pengerjaannya pun akan berasal dari pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA). Merujuk data dari Green Book Bappenas, Zona 1 proyek akan mendapat kucuran dana USD 622 juta, sedangkan Zona 6 sebesar USD 281,64 juta.

Pembangunan Zona 1 dan Zona 6 diharapkan mampu meningkatkan pelayanan air limbah di kawasan Ibukota menjadi 20 persen. Sementara jika 15 zona rampung sepenuhnya, cakupan pelayanan ditargetkan bisa mencapai 90 persen. Itu diproyeksikan dapat terwujud pada 2035.

Bila sudah memasuki tahap pelelangan, Danis berharap, prosesnya bisa dituntaskan dalam waktu singkat. "Kita sih pengennya cepat. Mungkin sekitar 3-4 bulan," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menurut KPK, operasi tangkap tangan tersebut terkait adanya dugaan suap proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah.

2 dari 2 halaman

Kerja Sama RI dan Jepang Sudah Berjalan 60 Tahun

Sistem penyediaan air minum (Foto: Kementerian PUPR)

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai, kerja sama Indonesia-Jepang yang telah berlangsung selama 60 tahun turut memberikan manfaat berupa pengembangan kapasitas para tenaga ahli konstruksi dalam negeri.

"Kerja sama dalam pembangunan infrastruktur (Indonesia-Jepang) tidak hanya memberi manfaat pada hadirnya infrastruktur fisik semata, namun juga manfaat bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ahli teknologi dan lahirnya institusi baru," kata Kepala Balitbang Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Dia mencontohkan, kerja sama pembangunan infrastruktur beberapa bendungan pada periode 1960-1970 di Jawa Timur yang juga turut meningkatkan kemampuan insinyur Indonesia. Kesepakatan kerja itu pun berhasil menelurkan Perum Jasa Tirta 1 yang mengelola Daerah Aliran Sungai Brantas, serta berdirinya PT Indra Karya sebagai BUMN jasa konsultansi bidang sumber daya air.

Adapun saat ini, nilai kerja sama infrastruktur kedua negara yang diwakilkan oleh Kementerian PUPR dan Japan International Cooperation Agency (JICA) bernilai sebesar USD 1,1 miliar.

Lebih lanjut, Danis menjelaskan seputar kerja sama spesifik lainnya dalam hal pembangunan Sabo Dam untuk menahan aliran banjir lahar erupsi gunung berapi. Hasilnya, telah dibentuk Balai Sabo di Yogyakarta sebagai pusat riset dan pengembangan teknologi Sabo, serta berdirinya 646 bangunan Sabo Dam di seluruh nusantara.

Berbagai kerja sama lainnya pun terus digalakkan, mulai dari pembangunan di sektor jalan tol hingga Jakarta Sewerage System (JSS). Danis menambahkan, Jepang juga berpengalaman dalam pembangunan terowongan tol yang panjang, sehingga diharapkan ada alih pengetahuan dan teknologi.

"Kerja sama dalam pembangunan terowongan dengan Jepang dapat dikembangkan lagi, misalnya membentuk training center khusus terowongan. Hal ini untuk mengantisipasi kebutuhan pembangunan terowongan di masa depan. Saat ini, jumlah terowongan belum terlalu banyak," tutur dia.

Kementerian PUPR
Organisasi
Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PUPR
air limbah