Subsidi Angkutan Umum Lebih Prioritas Ketimbang BBM

Abaikan Rambu, Pemotor Tetap Lewati Jalur Angkot Terminal Kampung Melayu — Pengendara sepeda motor melintasi jalur angkutan umum di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Rabu (6/2). Sejumlah pengendara nekat menerobos masuk terminal untuk memotong jalur guna memersingkat waktu tempuh. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menegaskan, subsidi untuk transportasi masal saat ini jauh lebih penting ketimbang harus mensubsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sebab, kebutuhan masyarakat terhadap transportasi angkutan umum semakin hari jumlahnya semakin bertambah.

"Subsidi angkutan umum harus, subsidi BBM tidak harus. Prioritas subsidi angkutan umum," kata Bambang saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Bambang menuturkan, fokus pemerintah saat ini adalah bagaimana mengedepankan kebutuhan publik. Transportasi masal menjadi salah satu hal yang kemudian diperlukan untuk disubsidi.

Seperti diketahui, hadirnya moda transportasi massal baru seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rapid Transit (LRT), salah satu proyek-proyek kebanggaan pemerintah itu menyisipkan pekerjaan rumah yang besar.

Bahkan biaya operasional kedua moda itu mahal dan pemerintah belum memiliki skema finansial yang mandiri melainkan harus subsidi.

"Terpenting adalah kebutuhan publik. Tugas pemerintah hadir untuk membangun angkutan umum. Tapi karena merupakan tugas publik harus dibangun dan memang solusinya harus dengan subsidi," kata dia.

* Ikuti Hitung Cepat atau Quick Count Hasil Pilpres 2019 dan Pemilu 2019 di sini

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Pemerintah telah menetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola blok minyak dan gas (migas) Rokan‎ setelah 2021. Keputusan ini merupakan kado pemerintah untuk rakyat Indonesia menjelang hari kemerdekaan ke-73.

2 dari 3 halaman

Selanjutnya

MRT Jakarta Mulai Berbayar — Sebuah kereta MRT melintas pada hari pertama fase operasi secara komersial (berbayar) di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Senin (1/4). PT MRT Jakarta mulai memberlakukan fase operasi secara komersial (berbayar) dengan potongan harga 50 persen selama April 2019. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu telah menyepakati besaran subsidi yang diberikan ke MRT Jakarta tidak berubah yakni sebesar Rp 572 milliar selama 2019.

Subsidi tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2019. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, nantinya besaran subsidi MRT Jakarta akan disatukan dengan subsidi transportasi lainnya, di antaranya Transjakarta, LRT hingga Commuterline.

Sebab, kata dia, transportasi publik akan diintegrasikan. Tak hanya itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menargetkan pengintegrasian dilakukan pada 2020.

"Tahun ini angka subsidinya tidak berubah. Tapi itu masih sementara. Karena nantinya subsidi itu akan dilakukan secara terintegrasi. Jangan berikan subsidi per satu moda. Subsidi harus diberikan secara keseluruhan moda," ucap Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 26 Maret 2019.

3 dari 3 halaman

Realisasi Subsidi Energi Rp 20,1 Triliun

Harga Pertamax Naik — Petugas mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke kendaraan konsumen di SPBU Abdul Muis, Jakarta, Senin (2/7). PT Pertamina (Persero) secara resmi menaikkan harga Pertamax Cs akibat terus meningkatnya harga minyak dunia. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara untuk subsidi energi hingga Maret 2019 sebesar Rp 20,1 triliun. Realisasi ini turun 20,3 persen dibanding periode serupa tahun lalu, di mana untuk kuartal-I 2018 belanja subsidi energi mencapai Rp 25,3 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, realisasi subsidi 3 bulan pertama tahun ini terlihat melambat karena pada periode yang sama tahun lalu pemerintah melakukan pembayaran subsidi audit tahun sebelumnya atau 2017.

"Subsidi energi lebih kecil disebabkan pada 2018 itu kita sudah melunasi kekurangan pelunasan subsidi hasil audit ditahun-tahun sebelumnya baik PLN maupun Pertamina," ujar Askolani saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 22 April 2019.

Sementara itu, rincian untuk subsidi energi di kuartal I-2019 untuk subsidi BBM dan LPG sebesar Rp 12,1 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 8 triliun. Jika dihitung, masing-masing subsidi ini turun 22,7 persen dan 16,6 persen dibanding periode serupa tahun lalu.

Askolani melanjutkan, hingga kini Kemenkeu belum berencana melakukan pelunasan subsidi kepada dua perusahaan milik negara tersebut. Pelunasan subsidi untuk penugasan penyediaan energi baik listrik atau BBM akan dilakukan pada kuartal II tahun ini.

"Di 2019 ini kita belum ada pelunasan untuk kegiatan kurang bayar itu. Jadi masih betul-betul baseline kegiatan subsidi sampai Maret. Ada indikasi di 2019 kita juga akan lunasi baik di kuartal II mungkin akan ada sedikit subsidi tambahan untuk kurang bayar di 2017,2018." tutur dia.