Menaker: RI Harus Ubah Ekosistem Ketenagakerjaan

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri memiki formulasi kebijakan ke depan yang akan dilakukan di lingkungan kementerian. Adapun fokus instansinya adalah penciptaan lapangan kerja bagi sumber daya manusia (SDM).

"Kalau dari sisi ketenagakerjaan (ke depan) yang perlu kita lakukan adalah masifikasi penciptaan tenaga kerja, skill di berbagai sektor prioritas," jelas dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 22 April 2019.

Menteri Hanif mengatakan, salah satu instrumen yang terus didorong terkait dengan program pendidikan vokasi. Program ini menjadi penting lantaran menyangkut akses sehingga dapat memberikan pelatihan secara berkualitas terhadap SDM.

"Iitu yang harus digenjot sehingga masifikasinya itu untuk di bidang kejuruan juga," imbuh dia.

Hanif menambahkan, keterlibatan swasta dalam investasi di sektor SDM secara masif juga menjadi penting. Seperti misalnya, upaya dalam pemberian insentif terhadap swasta semacam super tax deduction atau pengurangan pajak di atas 100 persen.

"Kalau ada super tax deduction, partisipasi private sector untuk investasi SDM jadi lebih bisa digenjot. Sehingga ibaratnya kalau kita mau investasi SDM, duit tidak harus keluar terlalu banyak kalau swasta terlibat," kata dia.

"Ini ini di antara hal yang menurut pertimbangan saya penting kita lakukan. Agar pembangunan SDN nanti benar-benar bisa masif dan sesuai kebutuhan dari industri," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengklaim target penciptaan 10 juta lapangan kerja selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) telah tercapai.

Dia mengatakan, dalam lima tahun masa pemerintahan, Hanif diberi Pekejaan Rumah (PR) untuk bisa menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan.

"Penciptaan lapangan kerja dalam empat tahun terakhir sudah lebih dari 10 juta. Kalau target lima tahun 10 juta sudah tercapai berarti tahun ini Menakernya boleh liburan. Tapi karena Presiden kita pekerja keras jadi kita harus tetap kerja," papar Hanif di Balai Kartini, Rabu, 10 April 2019.

Hanya saja, diakuinya, 10 juta lapangan pekerjaan yang berhasil diciptakan tersebut belum semuanya diserap oleh para pencari kerja. Salah satu penyebabnya adalah kurang kesesuaian lapangan kerja dengan sumber daya manusia yang tersedia.

Dia mencontohkan untuk kebutuhan tenaga kerja di wilayah Jakarta. Di wilayah ini banyak perusahaan baru yang bergerak di industri e-commerce atau yang berbasis digital. Hanya saja dalam kenyataannya untuk mencari SDM sesuai kebutuhan tidaklah mudah.

"Bahkan saking terbatasnya, mereka itu pasang harga tinggi-tinggi. Mereka bilang sudah tidak lagi bicara upah minimum melainkan bicara upah maksimum," tegasnya.

Maka dari itu, dalam beberapa tahun belakangan ini pemerintah tengah memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu yang siperkuat adalah sistem pendidikan vokasi yang siap kerja.