Ada Bansos, Pertumbuhan Ekonomi Bakal 5 Persen pada Kuartal I 2019

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan ketersediaan uang tunai di tingkat masyarakat akan terjamin pada saat Ramadan dan Lebaran 2019.

Hal itu dipastikan setelah dilakukannya koordinasi antara anggota KSSK yang terdiri dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ketua KSSK yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari hasil rapat koordinasi yang dilakukan oleh seluruh anggota KSSK, pihaknya berkomitmen akan memenuhi kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi menjelang puasa dan Lebaran.

Salah satunya melalui ketersediaan uang rupiah yang memadai dan senantiasa memantau kecukupannya.

"Dalam rangka mendekati bulan puasa dan Lebaran KSSK akan terus lakukan koordinasi dalam rangka menjamin terpenuhinya uang tunai masyarakat," kata Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Sri Mulyani mengatakan, kegiatan musiman tersebut menjadi momentum bagi mayoritas umat muslim yang menjalankan.

Tingkat konsumsi pada saat itu juga diprediksi bakal meningkat, sehingga ketersediaan uang tunai pun menjadi suatu pemenuhan bagi tim KSSK.

"Antisipasi ramadhan kami akan bekerja sama menjaga stabilitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang aktivitasnya biasanya tinggi di bulan puasa nanti dan hari raya nanti," pungkasnya.

Pemerintah sejak Februari 2019 telah mulai menyusun pagu anggaran untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 untuk seluruh kementerian/lembaga (K/L).

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menuturkan, kebijakan pokok dalam penyusunan APBN adalah untuk memacu investasi dan ekspor, terutama bertumpu kepada bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Selain itu juga tetap menjaga pembangunan infrastruktur.

"Bapak Presiden meminta supaya anggaran diefisienkan, terutama dari sisi belanja barang di dalam rangka untuk betul-betul memfokuskan anggaran untuk kebijakan pembangunan, yaitu terutama belanja modal dan belanja-belanja yang tadi berhubunga dengan SDM dan infrastruktur," ujar Sri, usai ikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, seperti dikutip dari laman Setkab, Selasa (23/4/2019).

Selain itu, efisiensi birokrasi harus dilakukan, terutama bagaimana mendorong investasi, ekspor melalui berbagai macam insentif-insentif yaitu insentif fiskal yang bisa dilakukan maupun dari sisi pelayanan untuk memberikan kemudahan kepada para investor.

"Dengan rambu-rambu tersebut, dan juga tentu dengan berbagai program-program yang selama ini sudah disampaikan untuk ditampung, seperti Kartu Sembako, Kartu KIP Kuliah, Kartu Pra Kerja, kami mulai hitung kebutuhan anggaran untuk tahun anggaran 2020," ujar Sri Mulyani.

Pemerintah saat ini tengah menyusun asumsi dasar untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020. Secara keseluruhan, fokus anggaran 2020 berorientasi untuk mendorong investasi dan ekspor.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, pertama, salah satunya adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dengan begitu, pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama lima tahun ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki daya saing.

"Instrumen APBN 2020 dalam rangka memacu investasi dan ekspor, terutama bertumpu kepada bagaimana meningkatkan kualitas SDM kita dan juga untuk tetap menjaga pembangunan infrastruktur karena berdasarkan pertumbuhan dan berbagai program yang kita lihat di masyarakat," kata Sri di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (23/4/2019).

Mengenai kebutuhan anggaran untuk infrastruktur apakah itu dalam bentuk jalan raya, air, sanitasi, listrik, masih diusahakan di berbagai tempat pada 2020. 

Kedua, Presiden Jokowi ingin program efisiensi anggaran tetap dijalankan, terutama dalam hal belanja barang pada 2020.

"Ketiga, efisiensi birokrasi harus dilakukan termasuk bagaimana kita mendorong investasi dan ekspor melalui berbagai macam insentif, yaitu fiskal yang bisa dilakukan maupun dari sisi pelayanan untuk memberi kemudahan kepada investor," tambah Sri Mulyani.