Faisal Basri: Indonesia Terlalu Besar untuk Dikelola Sepenuhnya oleh BUMN

Faisal Basri Sarankan Hapus Premium — Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (21/12/2014). (Liputan6.com/herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Senior Faisal Basri mengatakan bahwa kolaborasi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta amat diperlukan. Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang sangat luas dan potensi ekonomi yang besar, tentu tidak bisa hanya oleh BUMN saja.

"Negeri ini terlalu besar untuk dikelola sepenuhnya oleh BUMN. Terlalu besar. Potensinya akan hilang kalau dikelola oleh satu pihak saja. Maka perlu dilibatkan koperasi, atau inisiatif-inisiatif masyarakat lainnya," kata dia, dalam diskusi, di Jakarta, Sabtu (27/4/2019).

Pelibatan swasta dalam proyek pemerintah akan memberikan keuntungan bagi perekonomian. Dia pun menyebut sejumlah proyek yang melibatkan pihak swasta, khususnya untuk area komersial, seperti proyek Bandara Hang Nadim Batam dan Bandara Ngurah Rai Denpasar.

"Kalau saya tidak salah sudah proses tender, bahkan sudah tender, persisnya saya tidak tahu, tapi on the pipeline bandara Hang Nadim Batam, sudah ditenderkan, kemungkinan yang menang asing sebagai operator kegiatan komersial. Jadi jangan salah kaprah air control tidak di-swastakan. Jadi area-area komersial," jelas dia.

"Kemudian bandara Denpasar juga begitu. Akibatnya Pemerintah bisa dapat future income sampai 20 tahun ke depan, ditarik ke depan. Jadi Kira-kira pendapatan Hang Nadim atau Denpasar itu 20 tahun ke depan itu misalnya USD 2 miliar atau USD 3 miliar, kita minta sekarang," kata dia.

Pendapatan yang diperoleh negara dari kerja sama tersebut dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur, khusus di daerah yang kurang diminati swasta, karena kurang secara bisnis.

"Uangnya untuk mengembangkan infrastruktur lain yang tidak visible swasta masuk. Jadi bahu-membahu," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Seperti apa pembangunan yang sudah dilakukan BUMN dan bagaimana BUMN menghadapi tantangan selama membangun infrastruktur?

2 dari 3 halaman

Menteri Rini Ungkap Kerja Nyata BUMN dalam 4 Tahun Terakhir

Menteri BUMN Jelaskan Target Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Investment Forum 2018 — Menteri BUMN Rini Soemarno memberi paparan saat konferensi pers pembukaan Indonesia Investment Forum 2018 di Bali, Selasa (9/10). Acara ini diinisiasi BI, Kementerian BUMN, Kemenkeu, dan OJK serta diorganisir oleh Bank Mandiri. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini M Soemarno menegaskan hasil kerja nyata seluruh BUMN yang sudah dicapai dan dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia selama 4 tahun terakhir ini. Pencapaian ini dinilai tidak lepas dari sinergi semangat membangun negeri.

Ini dia ungkapkan saat memberikan sambutan pada acara BUMN Great Leaders Camp yang berlangsunng pada tanggal 10-12 Maret 2019 di Sespim Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) POLRI Lembang, Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti 177 peserta yang terdiri dari Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama BUMN, serta para Pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN.

Dia menuturkan kondisi BUMN selama 4 tahun terakhir diyakini semakin kuat dan kokoh seiring dengan kinerja yang terus bertumbuh sebagaimana laporan kinerja BUMN sepanjang tahun 2018.

"Berbagai proyek menghubungkan Nusantara telah dilakukan oleh BUMN dalam 4 tahun terakhir melalui peningkatan konektivitas darat, laut dan udara," jelas dia, pada Senin 11 Maret 2019.

Di darat, BUMN telah berperan dalam reaktivasi rel kereta Jawa Barat sepanjang 178,8 km, LRT Palembang, LRT Jabodebek serta merealisasikan pembangunan dan pengoperasian jalan tol baru sepanjang 782 km.

Di laut, BUMN mendukung peningkatan konektivitas laut dengan pembangunan 27 pelabuhan baru dan 100 kapal pendukung tol laut serta peningkatan Dwelling Time menjadi 3 hari dari semula 7 hari pada 2014. BUMN juga telah membangun 10 bandara baru guna mendukung konektivitas udara.

Tidak hanya itu, BUMN turut berperan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi di 458 kota/kab layanan yang memungkinkan 79 ribu desa terjangkau sinyal serta mendukung pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi hingga 97,2 persen dan perwujudan BBM Satu Harga di 123 lokasi di seluruh Indonesia.

Dalam merealisasikan program pemerintah, BUMN bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian LHK, serta Kementerian Sosial tercatat telah melakukan sejumlah kegiatan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Di sisi kemandiran ekonomi, BUMN turut berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui penyaluran KUR senilai total Rp 113,9 triliun kepada 4,3 juta nasabah dan pembinaan ekonomi keluarga sejahtera “Mekaar” yang menjangkau 276 kabupaten dengan total nilai penyaluran sebesar Rp 16,4 triliun kepada 4,2 juta nasabah ultra mikro.

3 dari 3 halaman

Untuk UKM

Dalam mendukung pengembangan UKM, BUMN telah mendirikan Rumah Kreatif BUMN (RKB) yang tersebar di 209 lokasi guna menaikkan kelas ekonomi pelaku UMKM dengan jumlah binaan saat ini 12.522 pelaku, melalui pembinaan dan pembelajaran bersama serta mewadahi penjualan produknya melalui aplikasi Blanja.com.

“Soliditas dan sinergitas antar BUMN harus dimulai dari puncak pimpinan tertinggi masing-masing perusahaan agar memberikan contoh untuk diikuti hingga pekerja di lapangan. BUMN yang bergerak dalam satu industri yang sama sekalipun harus mampu memahami semangat sebagai satu keluarga yang saling bahu membahu mencapai hasil yang lebih besar,” ujar Rini.

Terkait kinerja, sampai dengan 31 Desember 2018, total aset BUMN telah menembus angka Rp 8.092 triliun, naik signifikan dari capaian 2015 lalu sebesar Rp 5.760 triliun dengan total laba yang terus bertumbuh mencapai Rp 188 triliun dari sebelumnya Rp 150 triliun pada tahun 2015.

Kontribusi BUMN terhadap APBN pun melonjak menjadi Rp 422 triliun, naik Rp 119 triliun jika dibandingkan tahun 2015 yang tercatat Rp 303 triliun.

Besarnya kontribusi BUMN dalam pembangunan infrastruktur terlihat dari capex BUMN yang meningkat sepanjang 2018 yakni Rp 487 triliun, meningkat dari sebelumnya Rp 221 triliun pada tahun 2015 dengan tetap didominasi oleh sektor infrastruktur.