2 Alasan Utama Jokowi Setuju Ibu Kota Pindah ke Luar Jawa

Jokowi Pimpin Ratas Bahas Pemindahan Ibu Kota — Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019). Kajian pemindahan ibu kota telah sampai ke tangan Presiden sejak tahun lalu. (Liputan6.com/HO/Radi)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke daerah lain di luar pulau Jawa. Ada alasan tersendiri mengapa pemilihan daerah harus di luar pulau Jawa.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, alasan rasional pemindahan ibu kota ini adalah demi pemerataan ekonomi.

"Pertama, pulau Jawa menanggung hampir 50 persen ekonomi Indonesia. Kedua, mendorong pemerataan ekonomi ke Indonesia bagian timur," ujar Bambang di Kantor Presiden, Senin (29/4/2019).

Bagaimanapun, menurut Bambang, pulau Jawa masih terlalu dominan untuk perekonomian Indonesia. Pemindahan ibu kota juga dilakukan untuk mengubah mindset agar Indonesiasentris.

Selain itu, nantinya ibu kota baru akan dicanangkan dapat merepresentasikan identitas bangsa, meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efektif serta menerapkan ibu kota yang smart, green dan beautiful city.

"Diperlukan komitmen yang kuat dalam keputusan pemindahan ibu kota ini, karena membutuhkan pertimbangan strategis politis. Karena ini mega project, jadi perlu koordinasi yang solid agar semuanya berjalan dengan lancar," tutupnya.

Reporter: Titin Supriatin

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah masih membahas dan mengkaji rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta. Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menjadi kandidat "terkuat" sebagai Ibu Kota Indonesia setelah Jakarta.

2 dari 3 halaman

Jokowi Setuju Ibu Kota Dipindahkan ke Luar Pulau Jawa

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Ini disampaikan Jokowi saat menanggapi laporan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengenai tiga lokasi alternatif ibu kota baru Indonesia.

Bambang dalam laporannya menyebut tiga lokasi alternatif tersebut yakni pertama tetap di Jakarta, kedua di sekitar Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Ketiga di luar Pulau Jawa.

"Kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," ucap Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Jokowi memiliki pertimbangan tersendiri sehingga menolak ibu kota tetap di Jakarta atau dipindahkan di sekitar Pulau Jawa. Jakarta atau Pulau Jawa disebut sebagai kawasan rawan macet dan banjir.

"Ada pencemaran yang berat juga. Ini di Pulau Jawa, sungai-sungai di Pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia," ujarnya.

Selain itu, degradasi sosial di Jakarta atau Pulau Jawa semakin tajam. Sementara lahan di Pulau Jawa semakin sempit akibat peralihan fungsi.

"Dan informasi yang saya terima, sebanyak 40 ribu hektare lahan yang sangat produktif beralih fungsi di Jawa, setiap tahunnya. Dari sawah ke properti," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

3 dari 3 halaman

Optimistis Terwujud

Jokowi memimpin rapat terbatas Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota siang ini. Jokowi optimistis pemindahan ibu kota negara akan terwujud bila dipersiapkan dengan matang.

Pria kelahiran Solo, Jawa Tengah, ini menyadari memindahkan ibu kota negara membutuhkan persiapan yang panjang. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menentukan lokasi yang tepat. Sehingga pemindahan ibu kota memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan infrastruktur.

"Pemilihan lokasi yang tepat harus memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung dan pembiayaan," ujarnya.

Pemindahan ibu kota negara harus memikirkan kepentingan jangka panjang. Pemindahan ibu kota juga harus mempertimbangkan dua hal, yakni pusat pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik serta pusat pengelolaan bisnis.