Mengapa Setiap Kali Membaik, Garuda Selalu Heboh?

Maka, baginya, sulit melepaskan konteks seperti itu pada hari ini di Garuda mengingat kini ada dua pihak pemegang saham.Masing-masing memiliki kepentingan.

Pemerintah sebagai pemegang saham di satu sisi berkepentingan untuk menyelamatkan uang negara, membuka akses daerah-daerah terpencil dan mengefisienkan BUMN melalui sinergi dan holding BUMN.

Sedangkan PT Trans Corp selaku pemilik PT Trans Airways juga punya bisnis hiburan, content, hotel, travel (Antavaya Group) dan bisnis-bisnis lain yang punya kesempatan berbisnis dengan Garuda.

Pada 1999, menurut ahli manajemen ini, Robby Djohan dan Abdul Gani sempat menyewa jasa biro iklan Matari untuk mengangkat kembali reputasi Garuda. Setelah keadaan keuangan dan pelayanannya diperbaiki, Garuda berkeyakinan sesuatu telah berubah.

Garuda Indonesia ingin agar pelanggan-pelanggannya yang sudah sempat bermigrasi ke airlines asing kembali kepadanya. Maka digulirkanlah kampanye "kini lebih baik".

Tahu apa yang terjadi?Ternyata banyak pihak yang tersinggung dan meminta iklan tersebut ditarik. Pasalnya, kalau kini lebih baik, berarti manajemen yang dulu tidak baik. Begitu prasangka mereka.

Pandangan itu didukung oleh pihak-pihak dan oknum-oknum yang menjadi korban penertiban. Mereka semua ikut menggoyang Garuda dengan tidak mempercayai kemajuan. Maka baginya sulit mempercayai keadaan hari ini semata-mata masalah pencatatan keuangan.

Bagi seorang CEO, dalam menganalisis bisnis airlines yabg super jumbo seperti Garuda harus penuh perhitungan dan pandai membaca kepentingan, apalagi Garuda Indonesia yang omzetnya USD 4,37 miliar atau Rp 60,7 triliun. Maka perlu kehati-hatian dalam membaca dan memperbaikinya.

Guru Besar UI itu menyatakan, semua pihak harus benar-benar siap penerima perubahan. Namun perubahan paling mendasar yang harus dituntut adalah cara berpikir.

Ia menyebut empat perubahan orientasi.  Pertama, semua insan Garuda termasuk BOC dan BOD telah harus mengerti dampak disruption. Sementara masih banyak travel agent termasuk layanan angkutan jamaah umroh yang dikelola dengan pendekatan 1.0, yaitu paper based.

"Ini era Garuda 4.0. Mohon maaf kalau cara-cara lama cari untung sudah harus dikikis. Kalau dulu, paper-based travel, bisa kuasai seat pesawat tanpa komitmen. Hari ini _load factor_ pesawat harus terisi. Artinya komitmen ada konsekuensinya. Kalau tidak airlines tak pernah untung. Tetapi kalau Garuda untung pasti ada Travel 1.0 yang buntung," ujar dia.

Kedua, jenis pendapatan. Bila dulu airlines bisa mengendalikan pendapatan dari penumpang semata-mata (tiket), kini airlines semakin sulit hidup dari tiket karena margin tiket dari tahun ke tahun semakin menipis.apalagi muncul LCC dan millenial traveler yang price sensitif.

Garuda Indonesia harus membidik eksekutif yang bukan pemburu diskon. Konsumen pemburu diskon bisa diarahkan pada anak-anaknya saja (Citilink dan Sriwijaya).

Karena itu, bisnis model perusahaan penerbangan harus berubah. Harus pandai cari pendapatan-pendapatan besar diluar tiket. 

Oleh karena itu pendapatan besar dari PT Mahata yang didapat oleh Garuda, harusnya disyukuri karena itu bentuk pendapatan non tiket yang besar.

Ketiga, Revenue Recognition. Pengakuan pendapatan memang menjadi sumber dispute kali ini karena dalam prinsip akuntansi, dianut falsafah konservatif yang menuntun pengakuan pendapatan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.

Namun, perlu didalami juga hubungan antara up-front fee (semacam installment fee) yang diterima di depan dengan pembayaran bagi hasil yang diterima sesuai tahun pelaksanaan.

Mengingat Garuda masih berstatus BUMN, tentu perlu pula diperhatikan pengakuan pendapatan ini dengan UU Keuangan Negara sehingga tidak menimbulkan kerugian dalam menerapkan prinsip-prisinp yang diatur.

Menurut dia,  PSAK  mengatur beberapa kondisi yang bisa dipakai untuk memungkinkan tagihan dijadikan pendapatan asal syarat-syaratnya terpenuhi.

"Short-term win seperti ini bisa menjadi penyemangat untuk menimbulkan optimisme dalam menghadapi perubahan," ujar dia.

Keempat, tentu menjadi lebih baik bila setiap pemegang saham menyampaikan secara terbuka apa tujuannya dengan memiliki blok saham yang signifikan dari sebuah perusahaan BUMN.

Rencana-rencana bisnis ke depan, sinergi yang diharapkan, dan kemungkinan-kemungkinan memperbesar usaha milik sendiri di luar saham yang dikuasainya perlu dibuka sebagai asas transparansi. 

Apalagi kalau kelak bisa menentukan jajaran direksi. Sebab kehadiran wakil pemegang saham dalam jajaran komisaris, sebenarnya telah memberi peluang pada pemegang saham untuk berbisnis dengan manajemen di kemudian hari. Ini sebaiknya dibuat transparan.