Hari Buruh, Intip Janji Pemerintahan Jokowi untuk Pekerja RI

3. Bangun Rumah Murah untuk Buruh

 Tak hanya itu, Jokowi berkomitmen akan terus membangun rumah murah untuk buruh dan para pekerja. Menurut dia, program rumah murah yang sudah berjalan ini mendapat respons yang positif dari masyarakat.

"Saya sudah meninjau beberapa lokasi, beberapa tempat, sudah penuh dihuni oleh para pekerja kita. Ini nanti akan terus kami lanjutkan. Ini penting sekali," ujar dia.

4. Beri Perlindungan Maksimal untuk TKI

Jokowi juga menyatakan akan memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terjerat kasus hukum di negara lain. Dia lalu menyinggung kasus hukum yang menjerat salah satu TKI yaitu, Siti Aisyah. Siti Aisyah sempat didakwa melakukan pembunuhan Kim Jong-nam, namun kini telah bebas.

Jokowi menjelaskan pembebasan Siti Aisyah merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada warga negaranya. Menurutnya, permasalahan hukum yang dialami para buruh migran Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah.

"Tetapi memang ada yang bisa kami tolong, ada juga yang memang sulit. Ini fakta yang harus saya sampaikan apa adanya. Artinya perlindungan buruh, perlindungan pekerja migran kita di luar negeri adalah mutlak kita berikan karena mereka adalah warga negara Indonesia," tutur dia.

5. Lindungi Pekerja Outsourcing

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah mereview Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu yang dibahas ialah mengenai pekerja dan pemberi kerja dalam menghadapi industri 4.0, termasuk di dalamnya soal keberadaan bisnis alih daya atau outsourcing.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Haiyani Rumondang mengatakan, pihaknya sedang mencermati dan mengumpulkan fakta apakah pekerjaan outsourcing betul-betul mendukung kemajuan perekonomian Indonesia. Untuk itu pihaknya butuh masukan atau saran dari pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan baru menghadapi industri 4.0.

"Misalnya dalam konteks hubungan kerja. Dari berbagai diskusi yang kami ikuti, ternyata diminati adalah bahwa upah itu perlu diperhitungkan sebagai upah per jam. Mengingat upah kerja ini penting bagi fleksibilitas kerja. Apalagi jika kita mengikuti perkembangan data angka partisipasi kerja," sebutnya.