BPJS Ketenagakerjaan Bakal Beri Beasiswa Bagi Anak Peserta

20160504- BPJS Ketenagakerjaan-Jakarta- Fery Pradolo — Petugas melayani warga pengguna BPJS di di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Salemba, Jakarta, Rabu (04/5). BPJS mencatat ada 19 juta tenaga kerja yang telah terdaftar dalam empat program di BPJS Ketenagakerjaan.(Liputan6.com/Fery Pradolo)

Liputan6.com, Jakarta - Menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (TK) memberikan banyak manfaat bagi pekerja. Di samping mendapat jaminan kecelakaan kerja, kematian, pensiun dan hari tua, BPJS TK juga akan berikan jaminan beasiswa pada anak dari anggota.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Sutanto menyatakan, BPJS Ketenagakerjaan usulan mengenai benefit beasiswa tersebut sudah disiapkan dan akan segera rampung.

"Adapun benefitnya yang paling menonjol adalah pemberian beasiswa bagi 2 anak dari anggota BPJS yang meninggal," ungkap Agus di Jakarta, Senin (2/5/2019).

Beasiswa tersebut nantinya mencakup pendidikan 2 orang anak dari anggota BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Agus menyatakan penting berkonsentrasi pada hal ini karena setiap orang berhak mendapat jaminan pendidikan bagi anak-anak.

"Jangan sampai karena tulang punggung meninggal, lalu anak-anak sampai putus sekolah," ungkapnya.

2 dari 3 halaman

Dengan E-KTP, Proses Klaim BPJS TK Cuma 6 Menit

Tak Memberikan BPJS Ketenagakerjaan, Perusahaan Denda Rp1 Miliar — Perusahaan yang tidak menyediakan BPJS Ketenagakerjaan untuk para karyawannya siap-siap kena denda Rp1 miliar. (Ilustrasi: Liputan6/M.Iqbal)

Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) terus mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai program KTP Reader. Alasannya, dengan e-KTP kini proses pengajuan klaim dapat dipercepat menjadi hanya 6 menit.

Direktur Utama BPJS TK Agus Susanto mengatakan, program KTP Reader ini merupakan upaya perusahaan untuk mencatatkan pertumbuhan yang agresif pada tahun ini (agressive growth).

"Kami juga perkenalkan KTP Reader. Alat percepat proses klaim. Bawa e-KTP dan sidik jari. Semua proses selesai dalam 6 menit. Ini adalah langkah kami untuk mendorong dan menopang agressive growth," ujarnya pada Minggu 14 April 2019.

Dia menambahkan, baru-baru ini BPJS TK memperkenalkan beberapa fitur layanan baru untuk membantu peserta dalam menyelesaikan urusannya dengan BPJSTK, mulai dari informasi saldo, hingga pengisian formulir yang memanfaatkan data KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) sebagai validasi data yang mutakhir.

"Salah satunya dengan melakukan transformasi layanan pelanggan via telepon yang sebelumnya 1500910, menjadi 175, nomor kontak yang lebih ringkas dan mudah diingat oleh publik," ucapnya.

Selain itu sebelumnya BPJS TK telah mengembangkan aplikasi BPJSTKU untuk smartphone Android dan IOS sebagai pintu gerbang informasi, pendaftaran dan pelayanan serta pelaporan di dunia maya.

"Kemudahan akses pelayanan merupakan salah satu nafas dari tema Agressive Growth yang kami usung untuk tahun 2019," kata dia.

3 dari 3 halaman

BPJS Ketenagakerjaan Incar Jumlah Peserta Aktif 34 Juta pada 2019

BPJS Ketenagakerjaan menargetkan jumlah kepesertaan aktif mencapai 34,3 juta peserta pada 2019.

Hal diiringi dengan kenaikan peningkatan layanan dan manfaat yang bisa diterima oleh para peserta jaminan sosial tersebut.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengatakan, saat ini tercatat jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 50 juta peserta. Namun yang terhitung aktif membayar iuran sebesar 30,3 juta peserta.

"Saat ini yang sudah tercatat ada 50 juta dan yang aktif masih mengiur ada 30,3 juta peserta. Alasannya ada yang sudah memasuki usia pensiun, tidak bekerja lagi, ada juga yang pindah kerja, ada yang menunggak dan sebagainya. Itu akan bergerak terus antara yang aktif dan tidak aktif," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, seperti ditulis Jumat (12/4/2019).

Sementara pada 2019, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan jumlah peserta aktif meningkat menjadi 34,3 juta peserta atau meningkat sekitar 17 persen. Peningkatan ini memperhitungkan potensi kepesertaan yang berkurang akibat adanya peserta yang mengambil klaim jaminan hari tua (JHT).

"Sehingga faktanya saat ini banyak peserta kita yang keluar karena mengambil JHT. Sehingga kalau menambah 17 persen, kita harus menambah 2-3 kali lipat, karena kalau 5 juta, yang keluar itu berapa. Kalau tidak ada penambahan, akan terjadi pengurangan (jumlah peserta). Kita masih optimis bisa bertambah hingga 17 persen atau setara 4 juta peserta. Berarti kami harus menambah sekitar 16 juta peserta baru," ujar dia.