Liputan6.com, Nadi - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro bertemu dengan President/Chairman of the Export-Import Bank of Korea (Korean Exim Bank), Sung Soo Eun. Pihak Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) bertemu di Fiji untuk membahas agenda kerja sama pembangunan antar kedua negara.
Pertemuan keduanya membahas niat Korean Exim Bank untuk meningkatkan kerja sama lewat program Economic Development Partnership Facility (EDPF). Program ini sejalan dengan visi Presiden Korsel Moon Jae In yang berkomitmen menjalin kerja sama degan negara-negara ASEAN.
Advertisement
Baca Juga
"Kementerian PPN/Bappenas mengapresiasi kerja sama yang selama ini terjalin dan dukungan Korean Eximbank terhadap perkembangan ekonomi dan sosial Indonesia. Kami sangat menghargai rencana Korea Eximbank dan EDCF untuk membawa kerja sama Korea-Indonesia ke level yang lebih tinggi," ujar Menteri Bambang dalam rilis resminya, Kamis (2/5/2019).
EDCF ini dirancang sesuai New Southern Policy dari Presiden Moon untuk mendukung kebutuhan finansial pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia.
Peran Korean Eximbank di Indonesia meliputi dua fungsi, pertama sebagai eksekutor pendanaan kerja sama pembangunan serta memastikan implementasi pendanaan, baik itu yang dari Pemerintah Korea maupun Exim Bank, dapat berjalan lancar. Kedua, menjadi institusi pelaksana pendanaan ekspor-impor komersial.
Untuk periode 2016-2020, pendanaan bantuan pembangunan resmi (Official Development Assistance) dari EDCF sudah mencapai USD 600 juta atau setara Rp 8,5 triliun (USD 1 = Rp 14.242).
Dana sebesar USD 129 juta (Rp 1,8 triliun) dialokasikan untuk proyek engineering pantai dan sungai, serta rehabilitasi irigasi strategis di barat Indonesia. Sementara, ada proyek lagi yang disiapkan yaitu e-Government/pusat data (USD 150 juta/Rp 2,1 triliun) dan bantuan navigasi (USD 68 juta/Rp 968,4 miliar).
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Seoul Jadi Salah Satu Inspirasi Pemindahan Ibu Kota RI
Pemerintahan Joko Widodo tampak serius melaksanakan pemindahanibu kota di Jakarta. Sejumlah negara pun dijadikan referensi.
Presiden menilai negara-negara tersebut berhasil mengantisipasi perkembangan negaranya. Pemindahan pun berhasil terjadi dan ibu kota baru mereka berfungsi optimal.Â
"Banyak negara yang telah memikirkan dan mengantisipasi arah perkembangan negara mereka di masa mendatang dengan memindahkan ibu kota negara. Contohnya Malaysia, Korea Selatan, Brasil, Kazakhstan, dan lain-lain," ujar Presiden Jokowi via Instagram resminya, Senin kemarin.
Jokowi menilai Jakarta akan kesulitan menanggung beban pemerintahan, layanan publik, serta bisnis. Maka dari itu, pusat pemerintah akan berpindah ke ibu kota baru di luar Jawa.Â
Sebelumnya, Menteri Bambang memberikan tiga opsi kepada presiden terkait pemindahan ibu kota.
Opsi pertama adalah ibu kota tetap berada di Jakarta, opsi kedua yakni ibu kota berada di sekitar Jakarta, dan terakhir memindahkan ibu kota ke luar Jawa.
Presiden Jokowi mengatakan tidak akan mengikuti opsi pertama dan kedua. Ibu kota pun akan pindah ke luar Jawa meski belum diungkap lokasi spesifiknya.
Â
Advertisement
Bappenas: Ibu Kota Pindah Bukan untuk Ciptakan Jakarta Kedua
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan jika tujuan pemindahan ibu kota adalah untuk mengurangi beban Jakarta yang sudah berat dari segi lingkungan, kepadatan penduduk dan pemerataan ekonomi. Ibu kota baru tidak akan didesain agar menjadi ramai sebagaimana Jakarta.Â
Ibu kota negara nantinya didesain untuk aktivitas pemerintahan saja. Kita tidak akan bikin Jakarta kedua, kok, memang tujuannya bukan untuk menyaingi Jakarta," ujarnya di Gedung Bappenas, Selasa (30/4/2019).
Jakarta, tambah Bambang, tetap akan menjadi pusat bisnis Indonesia. Nantinya, kota ini akan tetap dikembangkan agar dapat menjadi kota modern dengan fasilitas dan transportasi yang memadai.