Pemda Berperan Besar dalam Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah, Ditjen Bangda, Kemendagri Nyoto Suwignyo, mengungkapkan sebagai pembina kepala daerah pihaknya terus melakukan komunikasi politik sehingga setiap kepala daerah dapat memahami tujuan SDGs dan wajib memasukkan SDGs di dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.

 “Seperti diketahui ada 17 provinsi yang baru menyelesaikan pilkada serentak tahun lalu. Sesuai aturan, enam bulan setelah dilantik mereka harus menyusun RPJMD dan di situ harus masuk indikator-indikator pencapaian SDGs,” papar dia. 

Ivo Setiono, Direktur Eksekutif URDI menyebutkan kapasitas yurisdiksi sub-nasional khususnya pemerintah daerah dalam pencapaian SDGs sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai pencapaian indikator semata. Ini melainkan salah satu bentuk upaya untuk memastikan keamanan ruang hidup, daya pulih produksi dan konsumsi masyarakat serta keberlanjutan fungsi ekologi. 

“Kajian yang kami lakukan di tiga daerah yakni Kulon Progo, Banyuwangi dan Kota Banjarmasin ini bertujuan menelaah sejauh mana peranan dan pencapaian SDGs di daerah-daerah, sekaligus memberi rekomendasi pengembangan kapasitas yurisdiksi ke depan sebagai langkah strategis bagu pencapaian SDGs secara efektif dan kredibel,” ujar Ivo.

Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 telah dilaksanakan pada 17 April lalu. Namun demikian, gejolak tahun politik masih bisa dirasakan oleh sejumlah pelaku usaha, termasuk di sektor industri konstruksi dan infrastruktur.

Ketua Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas Parahyangan Andreas Pramudya mengatakan, gonjang-ganjing politik di tahun ini turut berdampak pada aktivitas di bidang industri, sehingga berakibat terhadap kestabilan ekonomi.

"Bagi kami di industri, itu yang terpenting adalah kestabilan. Pada saat terjadi goncangan politik dan lain sebagainya, pastinya akan mempengaruhi kestabilan ekonomi," ungkap dia di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Goncangan politik yang berakibat pada goncangan ekonomi ini pada akhirnya membuat investor ragu-ragu untuk melakukan investasi sehingga menghambat pengembangan industri jasa konstruksi.

"Praktis pada saat tidak ada penambahan investasi, industri konstruksi juga akan terhenti. Itu yang terjadi dalam satu tahun terakhir," keluhnya.

Dia pun berharap kepada pemerintahan baru kelak, agar inisiasi pembangunan infrastruktur yang telah dicanangkan oleh rezim pemerintah sebelumnya bisa terus dilanjutkan.

"Dengan adanya pemerintahan baru, diharapkan pembangunan infrastruktur ini akan bisa terus dilanjutkan dan menggerakkan industri infrastruktur," imbuh dia.