Menteri Rini Resmikan Gedung Baru Kementerian BUMN

 Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan pembentukan holding perbankan tetap dilakukan tahun ini, meski ada revisi dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Deputi Bidang Usaha, Jasa Keuangan, Jasa Survei Dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, kajian pembentukan holding BUMN perbankan sedang dalam proses finalisasi, setelah mendapat masukan dari KSSK untuk merevisi beberapa konsep, dalam diskusi dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

"Sudah kita revisi lagi tentang masukan dari KKSK Kemenkeu, OJK dan BI dan kita mau diskusi lagi dengan tim salah satunya KKSK itu," ‎kata Gatot, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada April lalu. 

Gatot mengungkapkan, masukan tersebut diantaranya mengenai efisiensi setelah holding BUMN perbankan terbentuk. Dia pun mengklaim, ‎sebelum holding BUMN perbankan terbentuk sudah menghasilkan efisien berupa penerapa ATM Link.

"Jadi holding pasti ada efisiensi dan kita bisa seperti yang kita lakukan bersana ATM Link saja itu kan sudah efisiensi bagus. Belum holding saja sudah ada efisiensi di masing-masing," tuturnya.

Gatot melanjutkan, setelah holding terbentuk efisiensi akan tercipta kembali, yaitu dengan sinergi jaringan teknologi informatika antar empat bank BUMN dan BUMN keuangan. "Nanti kalau holding jadi itu nanti IT kita akan kita remapping under empay bank yang ada," tambah Gatot.

Gatot menyebutkan, BUMN keuangan yang akan digabungkan dalam satu sistem informatikanya adalah PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Pegadaian (Persero) dan Bahana"Termasuk yang non banknya salah satunya kan PNM, Pegadaian, Bahana," tandasnya

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno berharap presiden terpilih nanti dapat memajukan BUMN.

Dia menuturkan, BUMN sebagai tanggung jawab bersama harus dikelola secara profesional dan dipelihara kesehatanya.

"BUMN itu korporasi tetapi dimiliki negara, berarti dimiliki kita semua. Jadi kita punya tanggung jawab bahwa BUMN harus bisa diturunkan ke anak cucu dan cicit kita," ujar dia 

Selain itu, dia berpesan, BUMN harus dapat mencetak untung dan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kita harus jaga kesehatan BUMN, bisa mencetak keuntungan dan tidak lupa berdasarkan undang-undang BUMN. BUMN harus bisa mendorong perekonomian nasional, bisa membantu masyarakat berperekonomian lemah," tutur dia.

"Jadi kalau BUMN punya tanggung jawab lebih, karena kita milik negara, milik rakyat," ia menambahkan.