JK Sebut Tarif Tiket Pesawat Perlu Dikaji Lebih Bijak

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memastikan maskapai Garuda Indonesia dan Citilink siap mengikuti ketentuan tarif yang diterapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal ini menyusul rencana penurunantarif batas atas tiket pesawat oleh Kemenhub.

"Loh kita harus semua mengikuti. Regulator (Kemenhub) itu kan mempunyai kebijakan-kebijakan yang kita sebagai pelaku pasar pasti mengikuti. Sekarang pun kita mengikuti gitu batasan-batasan itu," ujar dia di Bandara Internasional Yogyakarta, Selasa, 7 Mei 2019.

Namun demikian, lanjut Rini, Kemenhub benar-benar menghitung struktur biaya yang harus dikeluarkan maskapai untuk bisa beroperasi. Dengan demikian, penetapan batas tarif atas ini tidak merugikam maskapai.

"Nah tapi memang kita menekankan kemarin juga waktu pembicaraan tolong dari regulator betul-betul menghitung cost strukturnya dari para pelaku usaha penerbangan," kata dia.

Menurut Rini, penentuan batas tarif pesawat ini merupakan kewenangan Kemenhub. Kementerian BUMN tidak ikut campur dalam penentuan tarifnya.

"Enggak, kita enggak ada usulan (tarif)," tandas dia.

Sebelumnya, masalah kenaikan harga tiket pesawat hingga kini masih menjadi polemik hangat di masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan mencatat, kenaikan harga tiket telah berdampak pada penurunan penumpang domestik sebesar 21,94 persen dari 7,73 juta Maret 2018  menjadi 6,03 juta Maret 2019.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengaku akan berkonsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk membahas kenaikan harga tiket pesawat ini. Konsultasi akan dilakukan sebelum mereview tarif batas atas tiket pesawat.

Dia menuturkan, sebagai regulator Kemenhub tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk mengatur tarif tiket pesawat.

Tidak ada payung hukum yang bisa menjadi landasan baginya menentukan tarif, kecuali tarif batas atas atau tarif batas bawah seperti yang berlaku sekarang membuat aturan batas atas dan batas bawah seperti saat ini.

"Di dunia manapun, tidak ada regulator menentukan tarif. Makanya, saya akan konsultasi dengan KPPU apa boleh saya menurunkan tarif batas atas," ujar Budi saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2019.

Budi enggan bicara lebih lanjut mengenai rencana ke depan agar tarif tiket pesawat bisa diturunkan. Khusus bagi Garuda Indonesia, dirinya menyerahkan kepada Kementerian BUMN selaku otoritas yang berwenang menangani para BUMN.

"Enggak enak belum dijalani sudah ngomong. Teman-teman tanya dengan Kementerian BUMN, bagaimana Garuda me-lead (menetapkan tiket pesawat). Karena Garuda, dia price leader, dia tetapkan berapa, semua ikut," tandasnya.