Ibu Kota Baru, Berapa Jumlah PNS yang Ikut Pindah?

20160711-PNS-DKI-Jakarta-YR — Ilustrasi Foto PNS. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan jika pemindahan ibu kota dilakukan, maka akan ada sekitar 1 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus ikut dipindahkan.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, saat ini jumlah PNS yang tersebar di pusat dan daerah mencapai 2 juta orang. Namun, kemungkinan hanya 1 juta PNS saja yang harus ikut serta jika ibu kota dipindahkan.

"Kan 2 jutaan tetapi itu banyak juga yang juga di daerah. Jadi saya enggan tahu berapa di kementerian itu. Angka itu belum tahu. Sebanyak 1 juta juga mungkin (yang ikut pindah)," ujar dia di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Namun demikian, Bima menyatakan belum bisa memastikan jumlah pasti PNS yang harus ikut serta jika pemindahan ibu kota jadi dilakukan. Menurut dia, hal tersebut tergantung pada kementerian dan lembaga apa saja yang ikut pindah.

‎"Kita kan belum tahu kementerian mana yang akan pindah, ya sebanyak itu yang akan pindah. Kalau kementerian pindah, ya pindah. Apakah BI dan OJK pindah ke sana, belum tentu juga. Kalau kantor pindah, PNS-nya ya pindah. Semua. Belum ada (pembicaraan)," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo kembali menyambangi lokasi calon ibu kota baru Republik Indonesia. Lokasi yang ditinjau kali ini disebut dengan ‘kawasan segitiga’ yang bertempat di antara Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas, Pro...

2 dari 3 halaman

Ibu Kota Baru Hanya Akan Dihuni sampai 1,5 Juta Penduduk

Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara — Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro memberikan keterangan terkait rencana pemindahan ibu kota negara di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Pemindahan Ibu Kota negara membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni sekitar 5 sampai 10 tahun dan juga persiapan yang matang. (merdeka.com/Imam Buhori)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memastikan Ibu Kota baru yang tengah dikaji tidak didesain sebesar Jakarta. Bahkan, menurut dia, secara skenario Ibu Kota baru dirancang hanya dihuni untuk 900 ribu sampai 1,5 juta penduduk.

Hal ini dikatakan Bambang dalam diskusi media di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Senin (6/5/2019). Bambang menjelaskan, jumlah penduduk Ibu Kota baru nanti tak masuk dalam 10 kota dengan penduduk terbesar di Tanah Air.

"Dalam skenario kami hanya ada dua pilihan, untuk 1,5 juta (penduduk) atau hanya 900 ribu (penduduk)," kata Bambang.

Dia menuturkan, pemerintah fokus untuk membuat Ibu Kota baru sebagai pusat pemerintahan dan dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Bambang menyebut, pusat pemerintahan memiliki nilai ekonomi yang tak kecil.

"Pusat pemerintahan bagaimana pun itu punya nilai ekonomi yang tidak kecil, yang akan bisa kemudian menjadi faktor yang menumbuhkan ekonomi di sekitar wilayah Ibu Kota baru tersebut," jelas dia.

3 dari 3 halaman

Tak Akan Hentikan Pembangunan di Jakarta

Banyak hal yang bisa dilakukan di kawasan wisata Monas (Monumen Nasional). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Mantan Menteri Keuangan itu mengatakan, pemindahan Ibu Kota tak akan menghentikan pembangunan di Jakarta. Nantinya, Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan keuangan.

"Karena ide Jakarta sebagai pusat bisnis. Tetapi pemerintahan ditambah kedutaan, eksekutif, legislatif, yudikatif, tentunya akan berada di Ibu Kota baru," tutur dia.

Bambang lalu mencontohkan Brazil yang berhasil memindahkan Ibu Kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Bambang menyebut Brasilia dibangun hanya untuk sebagai pusat pemerintahan. Kini Brasilia menjadi kota ketiga terbesar di Brazil.

"Artinya upaya untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi di pedalaman Amazon paling tidak berhasil ya. Berhasil tidak hanya di pantai selatan tetapi juga di pedalaman Amazon, khususnya di sekitar Kota Brasilia," ujarnya.