Pemerintah Siapkan Insentif untuk Pembangunan Ibu Kota Baru

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) merencanakan pemindahan Ibu Kota Negara. Sejumlah lokasi di luar Jawa tengah ditinjau untuk memastikan kesiapannya.

Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bima Yudhistira memandang, sebelum merealisasikan pemindahan ibu kota, pemerintah dinilai perlu memperhatikan sejumlah risiko.

Pertama, dengan telah diketahuinya beberapa lokasi yang menjadi opsi Ibu Kota Negara nantinya, menjadikan lahan bagi para spekulan tanah. Ini nanti bisa menyebabkan biaya pembebasan lahan cukup tinggi.

"Ini pada akhirnya bisa terkait beban utang pemerintah yang semakin membengkak," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (13/5/2019).

Kedua, jika salah satu alasan pemerintah pemindahan ibu kota karena DKI Jakarta sudah terlalu macet, sebenarnya itu bukan solusi terbaik.

"Ini tidak menyelesaikan masalah kemacetan. Jumlah kendaraan dinas ynag berkurang tidak signifikan dibanding kendaraan pribadi dari swasta dan rumah tangga," tambahnya.

Resiko ketiga adalah mampu meningkatkan inflasi. Pada kenyataannya, dengan adanya arus urbanisasi sebagai dampak pemindahan ibu kota negara ini akan menimbulkan melonjaknya harga kebutuhan pokok di kota yang menjadi pilihan pemindahan ibu kota.

Dan risiko keempat, pemerintah dinilai harus membangun ekonomi masyarakat yang akan menjadi ibu kota baru sebelum nantinya dipindahkan.

"Ketimpangan di ibu kota baru makin melebar imbas pendatang, karena mereka lebih mampu secara ekonomi, dibanding dengan penduduk lokal yang miskin," pungkasnya.

Rencana pemindahan ibu kota negara kembali kencang bergulir. Rencana ini mulai diperbincangkan setelah Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas di istana, Senin 29 April lalu.

Lantas bagaimana nasib bisnis properti di Jakarta jika ibukota dipindahkan?

Managing Director Lamudi.co.id, Mart Polman, menjelaskan bahwa rencana pemindahan ibu kota ini bisa berdampak positif terhadap bisnis properti di Jakarta, karena walaupun tidak menjadi ibu kota lagi, Jakarta akan tetap menjadi pusat perekonomian, sehingga aktivitas jual beli properti tidak akan terganggu dengan masalah politik dan pemerintahan.

“Khusus untuk properti kelas atas memang sangat berpengaruh terhadap kondisi politik dan ekonomi, jadi jika ibu kota berpindah maka bisnis jual beli properti untuk segmen atas akan tetap terjaga,“ kata Mart seperti dikutip Senin (13/5/2019).

Mart juga tetap meyakini bahwa kebutuhan hunian di Jakarta akan tetap tinggi, karena kota ini memiliki pasar properti yang sudah terbentuk, terutama untuk segmen hunian vertikal yang terkoneksi dengan moda transportasi LRT, busway dan MRT.

Selain Jakarta, Mart menilai dampak positif juga akan dirasakan pada daerah yang dipilih sebagai ibukota baru, karena nantinya disana akan dibangun beragam hunian dan infrastruktur baru yang dapat mendorong meningkatnya pasar properti.

"Kebijakan pemindahan ibu kota menjadi sangat penting. Namun, sebelum ditentukan, pemerintah tentunya perlu melakukan berbagai kajian mendalam karena selain akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, kesiapan infrastruktur juga akan menjadi salah satu pertimbangan mendasar." ujar Mart.

Sekadar catatan, berdasarkan data Lamudi saat ini Jakarta menjadi kota paling favorit dicari oleh pencari rumah dengan area pencarian terbanyak berada di kawasan Jakarta Selatan. Rata-rata harga rumah di Jakarta yang paling murah dijual Rp 11 juta per meter persegi, sementara termahal bisa mencapai Rp 62 juta per meter persegi.

Pemerintah akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa. Pemindahan ibu kota tersebut masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kalimantan Timur masuk sebagai salah satu alternatif setelah provinsi tersebut dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu 8 Mei 2019.

Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) Tumiyana menjelaskan, perseroan telah memiliki portofolio infrastruktur di Kalimantan Timur. Ia menyebutkan antaranya PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) 2x50/60 MW Kalimantan Timur (Kaltim), dan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan (SAMS) sebagai pintu masuk menuju Provinsi Kaltim.

Kini yang tengah dikerjakan oleh Pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda yang akan menjadi jalan tol pertama di Kalimantan sekaligus menghubungkan kedua kota terbesar di Kalimantan Timur tersebut.

Sementara itu, tidak jauh dari situ, di Kalimantan Tengah yang merupakan kandidat lain ibu kota baru, WIKA juga mengerjakan proyek Jembatan Tumbang - Samba yang menjadi jembatan terpanjang lintas tengah Kalimantan. Memasuki bulan ke-24, pengerjaan jembatan ini sudah mencapai progress 88,44 persen dan ditargetkan akan selesai pada November 2019.

Jembatan Tumbang Samba akan membuat menghubungkan jalur lintas tengah Kalimantan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang dilalui yang terkenal kaya akan sumber daya alamnya yaitu sawit, karet dan pertambangan.

Masuknya Kalimantan Timur sebagai kandidat merupakan cerminan bahwa provinsi ini menyimpan begitu banyak potensi pembangunan. Bagi Tumiyana, WIKA selalu siap untuk ambil bagian dalam mempersiapkan ibukota baru dari segi infrastruktur di berbagai sektor.

"WIKA sudah kuat dari segi industri, baik baja, beton, maupun aspal yang kemudian menyokong konstruksi dan infrastruktur sebagai bisnis utamanya. Sehingga kapan saja, Pemerintah butuh, kami siap untuk berada di barisan terdepan untuk terlibat dalam misi besar tersebut," ungkap Tumiyana dalam keterangan tertulis, Minggu (12/5/2019).

Selain dari segi konstruksi, Tumiyana pun menanggapi wacana tersebut sebagai sebuah peluang besar untuk melaksanakan investasi di bidang properti. WIKA kini menjadikan investasi sebagai arah bisnis masa depan perusahaan guna mendapatkan recurring income (pendapatan berulang).

Bagi Tumiyana, pengembangan suatu kawasan akan memiliki prospek besar untuk bertumbuhnya kawasan-kawasan hunian dengan nilai jual yang naik signifikan dalam waktu yang relatif singkat.