Ke Tokyo, Menteri Jonan Finalisasi Rencana Pengembangan Blok Masela

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membantah kabar PT Shell Indonesia mundur dari proyek Blok Masela. Blok migas tersebut, dikelola Shell bersama Inpex.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, pihak Shell telah menyampaikan bantahan dan juga menyatakan tidak ada masalah dalam pelaksanaan proyek tersebut.

"Kan hari ini ada bantahan dari Shell Indonesia. Tidak ada masalah, di sana kan leadnya Inpex," kata Dwi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Dwi melanjutkan, Shell juga sudah memberikan bantahan ke SKK Migas terkait rencana penjualan saham Blok Masela. "Secara informally Shell Indonesia menyatakan tidak ada rencana penjualan," ujarnya.

Untik diketahui, hak partisipasi atau participating interest (PI) Shell dalam mengelola Blok Masela sebesar 35 persen. Sedangkan sisanya dimiliki Inpex Cooproration.

Sumber Reuters menyebutkan, Shell berencana melepas PI Blok Masela untuk membantu pembayaran atas pembelian BG Group  2015 senilai USD 54 miliar. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memantau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di rute Surabaya - Semarang, yaitu SPBU 575B Ngawi dan SPBU 519B Solo.

Pemantauan langsung dilakukan, untuk memastikan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) saat arus mudik Idul Fitri Tahun 2019 berjalan dengan baik.

Hasil pemantauan, Jonan mengungkapkan, SPBU yang berada di ruas tol Surabaya - Semarang sudah baik dan dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar pemudik.

"Berdasarkan pantauan, sejauh ini sudah maksimal. Kalau tadi dari Surabaya sampai ke Ngawi sekitar 160 kilo meter (km). Kurang lebih 100 km 1 SPBU itu cukup," kata Jonan, di ruas tol Surbaya-Semarang, Sabtu (11/5/2019).

Meski SPBU sudah tersedia dan beroperasi dengan baik, Jonan mengimbau masyarakat yang nantinya mudik lebaran menggunakan kendaraan pribadi roda Empat, untuk mengisi BBM terlebih dahulu sebelum memasuki jalan tol.

Ini dilakukan untuk mengantisipasi kehabisan bahan bakar Sebelum tiba di SPBU, khususnya saat terjadi kemacetan.

"Untuk masyarakat yang mudik menggunakan jalan tol, sebaiknya waktu berangkat diisi. Kalau tidak mau isi penuh, minimal diisi 3/4. Begitu juga dengan pulangnya," tutur dia.

Hadirnya mobil listrik diyakini akan mendorong diversifikasi bahan bakar kendaraan dari BBM (Bahan Bakar Minyak) ke listrik yang berdampak signifikan bagi kualitas udara. Tak hanya itu, keberadaan mobil listrik juga akan menurunkan volume impor BBM.

“Karena nilai strategis inilah, pemerintah terus mendorong penggunaan mobil listrik yang memiliki emisi rendah hingga dapat bersaing dengan kendaraan konvensional,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan seperti dikutip dari Laman Setkab.go.id, Minggu (28/4/2019).

Pada kesempatan tersebut, Jonan berkesempatan melakukan uji coba mobil listrik jenis Crossover yang dinamakan EVHERO dan jenis Sportcar V8 VADI, besutan Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung.

Diakui Jonan, tantangan terbesar mobil listrik adalah masalah harga. “Kalau harga mobil listriknya Rp 1,5 miliar, siapa yang mau beli, atau Rp 750 juta, siapa yang bisa beli, itu kan dua kali harga (mobil jenis) kijang,” ujarnya.

Namun demikian, mobil listrik sangat diperlukan karena konsumsi BBM terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor juga penguatan infrastuktur jalan raya. Menurut Jonan, ke depan sulit mengimbangi kenaikan kebutuhan atau konsumsi BBM. Salah satu jalan untuk mengurangi impor BBM atau impor minyak mentah itu adalah dengan mobil listrik.

Mobil listrik diyakini Jonan akan dapat mengurangi polusi dan impor BBM secara signifikan jika pemakaiannya sudah masif karena bahan bakarnya adalah listrik yang seluruh komponen untuk penyediaan listriknya tersedia di dalam negeri.

“Seluruh sumber energi primer untuk pembangkit listrik seluruhnya ada di dalam negeri seperti batubara, matahari, gas bumi, panas bumi, angin dan air. Semuanya ada dan dimiliki Indonesia, sehingga impor BBM-nya semakin hari tidak semakin tinggi. Tugas kita mengendalikan agar impor BBM-nya dalam kapasitas yang terukur, karena kalau tidak, semakin lama semakin tinggi,” jelas Jonan.